Bisnis.com, PALEMBANG – Investor institusional, seperti lembaga dana pensiun dan asuransi, dinilai dapat menjadi alternatif utama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersifat proyek jangka panjang di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Rintaro Tamaki mengatakan sebetulnya sektor infrastruktur bisa menjadi salah satu solusi investasi bagi investor institusional untuk jangka panjang di tengah kondisi perlambatan ekonomi global.
“Kita harus cari alternatif lain untuk pembiayaan infrastruktur selain melalui perbankan, salah satunya adalah investor institusional seperti lembaga dana pensiun. Saat ini baru 1% aset lembaga-lembaga di negara OECD digunakan untuk membangun infrastruktur secara langsung,” paparnya saat jumpa pers Indonesia – OECD International Seminar On Infrastructure di Palembang, Kamis (29/8/2013).
Menurut Rintaro, pengelolaan dana pensiun di 34 negara maju dan berkembang anggota OECD mencapai sekitar US$85 triliun. Selama ini investor institusional itu mayoritas mengelola dana dalam bentuk obligasi dan saham yang bersifat jangka pendek.
“Padahal jika mereka mau mengalihkan sedikit saja dana itu ke pembiayaan infrastruktur dampaknya pasti besar,” katanya.
OECD sendiri, tambah Rintaro, akan berupaya memfasilitasi pelonggaran regulasi pengelolaan dapen di negara anggota untuk mendukung pengalihan investasi ke sektor infrastruktur. Pasalnya, selama ini salah satu masalah masih minimnya kontribusi investor institusional di bidang tersebut karena regulasi likuiditas yang cukup ketat.
Dia melanjutkan upaya lainnya adalah memperbaiki data base pembangunan infrastruktur untuk mempermudah para investor membuat keputusan berinvestasi di sektor itu.
Secara global, kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai US$3 triliun di mana baru sekitar US$1 triliun yang dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ini menjadi topik utama yang akan dibahas dalam KTT APEC di Bali pada Oktober 2013 dan juga pertemuan dengan negara G-20 yang digelar di Saint Petersburg pada 5 -6 September 2013 mendatang.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan untuk meyakinkan investor institusional dalam pembiayaan jangka panjang ini dibutuhkan kesiapan dari proyek-proyek itu sendiri, seperti kepastian hukum dan iklim investasi.
“Yang paling menentukan dalam realisasi investasi itu adalah kesiapan proyek itu sendiri, apakah pembebasan lahannya sudah baik, kepastian hukumnya dan iklim investasinya,” jelasnya.
Dia menambahkan selama ini pembiayaan infrastruktur dari APBN baru bisa menutupi separuh dari kebutuhan dan sisanya harus diperoleh dari sumber lain, yaitu investor jangka panjang dan perbankan. Adapun kebutuhan pembiayaan itu mencapai sekitar Rp500 triliun pada 2012 lalu.
Menurut Mahendra, Indonesia memiliki daya tarik untuk investor institusional karena merupakan pasar strategis, pusat produksi sekaligus punya peluang investasi di bidang infrastruktur.
Indonesia sendiri, lanjut dia, akan fokus pada pembangunan infrastruktur di sektor transportasi untuk memperkuat konektivitas dengan negara-negara di Kawasan.
“Kalau ingin mengamankan perdagangan dan supply chain supaya dapat saling mendukung dibutuhkan infrastruktur yang memperkuat konektivitas, seperti pembangunan pelabuhan dan bandara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
