Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memandang kebijakan penaikan kadar campuran biodiesel menjadi 10% ke dalam solar justru menjadi tantangan pemerintah untuk mengatasi hambatan penyaluran biodiesel di pasar domestik selama ini.
Sekjen Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan pemerintah perlu mencari keluar atas masalah infrastruktur berupa kapal pengangkut maupun tangki penyimpan di luar Jawa.
Kapasitas kapal pengangkut yang ada saat ini minimum 2.000 kiloliter, tetapi kebutuhan biodiesel di daerah di luar Jawa masih di bawah itu.
“Kalau kebutuhan mereka hanya 1.000 kiloliter, ini agak kesulitan. Diangkutnya pakai apa karena tidak ada kapal yang 1.000 kiloliter. Yang ada tongkang (dengan daya angkut) 2.000 kiloliter,” jelasnya.
Kapal bisa saja mengangkut 2.000 kl sekaligus untuk kebutuhan selama dua bulan, tetapi terkendala tangki penimbun yang minim di daerah.
Di luar infrastruktur, lanjut Paulus, tak ada soal karena kebijakan ini dapat meningkatkan kapasitas terpakai industri biodiesel di dalam negeri.
Data Aprobi menyebutkan, kapasitas terpasang industri biodiesel di Tanah Air mencapai 4,8 juta kiloliter hingga Agustus, tetapi utilisasinya hanya sekitar 900.000 kiloliter per tahun.
Sebanyak 450.000-470.000 kiloliter untuk memenuhi kebutuhan domestik, sedangkan 500.000 kiloliter diekspor.
Utilisasi industri biodiesel selama ini masih rendah karena tidak ada permintaan yang berarti dari dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
