Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pada tahun ini memfasilitasi koperasi di Sulawesi Selatan dan Bali sebagai tindak lanjut program rintisan dan peningkatan kapasitas usaha koperasi di bidang agroekoturisme yang dimulai sejak 2009.
Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUMK Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, mengemukakan hingga Agustus 2013, ada 2 koperasi yang telah difasilitasi menjalankan usaha di bidang agroekoturisme.
Pembangunan agroekoturisme di Indonesia merupakan bagian integrasi dari pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan community based tourisme (CBT). Dan sejalan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 17 tentang kepariwisataan.
”Kepariwisataan secara eksplisit mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberi perhatian dan dukungan kebijakan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM) agar berperan di sektor pariwisata,” katanya kepada Bisnis, Kamis (15/8/2013).
Dukungan tersebut berupa kebijakan pengembangan KUKM agar mampu berperan sebagai pelaku industri pariwisata secara luas. Kajian dilakukan sejak 2009, dan pada 2010 dilaksanakan program rintisan di Jawa Timur dan di Bali.
Adapun koperasi yang menerima fasilitasi berupa pembiayaan atau modal untuk pengembangan usaha diberikan kepada Koperasi Holtikultura 45 Bantaeng, Sulawesi Selatan serta Koperasi Sri Merta Sujati di Tabanan, Bali.
Menurut Wayan Dipta, terhadap SDM Koperasi Holtikultura 45 dilakukan pembinaan serta dana bantuan sosial yang digunakan untuk membangun lokasi penjualan souvenir dan sepeda gunung. Bagi Koperasi Sri Merta Sujadi bantuan sosial untuk membangun homestay.
Pembangunan homestay dinilai sangat strategis karena wilayah kerja koperasi itu merupakan warisan budaya dunia yang sudah ditetapkan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB .
Program ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan kapasitas koperasi pada industri pariwisata nasional. Pada 2011 bantuan pengembangan kapasitas SDM koperasi dan dana bantuan sosial diberikan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Utara.
Pada tahun lalu penerima bantuan juga dua koperasi dari Provinsi Sulawesi tengah dan Kalimantanb Timur. Setiap koperasi menerima bantuan social sebesar Rp100 juta. Pengembangan ini juga sejalan dengan agenda negara-negara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA),” papar I Wayan Dipta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
