Bisnis.com, JAKARTA—Rencana penaikan harga gas domestik yang dilontarkan satuan kerja khusus pelaksana hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) berpotensi menambah subsidi ketenagalistrikan.
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nur Pamudji mengatakan naiknya harga gas domestik akan meningkatkan biaya pokok produksi (BPP) listrik.
Apalagi saat ini sekitar 24% listrik yang diproduksi perseroan berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan gas.
“Harga gas rata-rata yang dibeli PLN untuk pembangkit listrik itu kan sudah sekitar US$8 per juta British thermal unit [Btu], kalau harga gasnya mau dinaikkan lagi sampai US$10 per juta Btu pasti akan meningkatkan BPP listrik,” katanya, seperti dilaporkan Harian Bisnis Indonesia, Rabu (17/7/2013).
Kepala Divisi Gas dan bahan bakar minyak (BBM) PLN Suryadi Mardjoeki mengungkapkan wacana kenaikkan harga gas sebesar 40% menjadi US$8 per juta Btu dari yang sebelumnya US$5,8 per juta Btu akan menaikkan subsidi listrik hingga Rp8 triliun per tahun.
Menurutnya, estimasi harga gas rata-rata tanpa liquefied natural gas (LNG) dari floating storage regasification unit (FSRU) Nu santara Regas saat ini US$6,54 per juta Btu, sehingga belanja gas PLN menjadi Rp21,16 triliun.
“Kalau harga gas well head naik menjadi US$8 per juta Btu, maka harga gas rata-rata tanpa LNG menjadi US$9,08 per juta Btu. Dengan begitu belanja gas PLN menjadi Rp29,39 triliun,” ungkapnya.
Sementara dengan estimasi harga gas rata-rata termasuk LNG dari FSRU Nusantara Regas saat ini sebesar US$8,53 per juta Btu, maka biaya pembelian gas PLN sebesar Rp32.42 triliun.
HARGA WELL HEAD
Bila harga gas well head menjadi US$8 per juta Btu, maka harga gas rata-ratanya naik menjadi US$10,58 per juta Btu dan biaya pembelian gas pipa menjadi Rp40,28 triliun.
Dia menjelaskan BPP listrik dari pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang semula Rp1.210,35 per kilowatt hour (kWh) akan menjadi Rp1.455,1 per kWh.
“Kenaikan harga gas domestik ini tidak tepat. Apalagi jika ingin disamakan dengan harga ekspor ke Singapura yang tidak memiliki sumber gas,” tuturnya.
Kepala SKK Migas Rudi Ru biandini sebelumnya mengatakan pihaknya ingin harga gas domestik naik sebesar 40% dari US$5,8 per MMBtu menjadi US$8 per juta Btu sehingga industri hulu migas tidak terlalu banyak mengeluarkan subsidi untuk pasar domestik.
Menurut Rudi, dengan harga gas domestik sebesar US$8 per juta Btu, industri domestik sebenarnya memperoleh subsidi sekitar 95% atau mencapai US$7 per juta Btu dari perusahaan hulu migas.
“Dengan harga rata-rata ekspor gas melalui pipa yang mencapai US$15,63 per juta Btu, maka berarti produsen gas di dalam negeri memberikan subsidi untuk industri domestik hampir US$10 per juta Btu. Itu besar sekali subsidinya,” ungkapnya.
Deputi Pengendalian Komersil SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan saat ini harga gas di dalam negeri masih terikat kontrak yang dibuat masing-masing penjual dan pembeli.
Dia pun menyatakan idealnya harga gas memiliki acuan seperti Indonesia Crude Price (ICP) untuk minyak bumi.
“Memang seharusnya ada acuan harga gas Indonesia seperti ICP, karena lifting gas bumi telah dimasukkan dalam APBN,” katanya.
Menurutnya, penaikan harga gas di dalam negeri akan membuatnya kompetitif dibandingkan dengan harga ekspor sehingga secara otomatis akan dapat meningkatkan alokasi gas untuk domestik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
