Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pajak UKM, Kadin Jabar Tolak Patokan Omzet

Bisnis.com, BANDUNG—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat mendesak pengenaan pajak terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 1% dari omzet harus dikaji ulang agar tidak menghambat pertumbuhan usaha kecil di daerah.

Bisnis.com, BANDUNG—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat mendesak pengenaan pajak terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 1% dari omzet harus dikaji ulang agar tidak menghambat pertumbuhan usaha kecil di daerah.

Wakil Ketua Kadin Jabar bidang Koperasi dan UMKM Iwan Gunawan menilai ada kekeliruan ketika nilai pajak UKM sebesar 1% ditarik dari nilai omzet Rp4,8 miliar karena pendapatan itu tidak mencerminkan laba bersih perusahaan.

“Seharusnya patokan pajak tersebut diambil dari keuntungan yang diperoleh pelaku UKM, bukan dari omzet,” katanya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2013).

Iwan menjelaskan perkembangan UKM yang besar, dinilai belum waktunya untuk ditarik pajak.

Menurutnya, omzet UKM itu memiliki siklus yang ditentukan momentumnya, seperti pada Ramadan sebagian pengusaha bisa meraup untung besar, tetapi setelah Lebaran omzetnya akan turun drastis

“Pajak memang menjadi kewajiban, tetapi jangan sampai yang terjadi adalah pertumbuhan yang menghambat karena membebani kalangan UKM.”

Selain itu, masih banyak peluang lain yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk penarikan pajak, terutama optimalisasi penarikan pajak dari perusahaan besar.

“Pemerintah harus cermat dan mengambil keputusan. Jangan sampai UKM merasa tersendat metabolismenya dan pengusaha besar terus bergerilya,” ujarnya.

Pada perkembangan lain, pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Bandung mengeluhkan pemberlakukan pajak 1% bagi UKM, apalagi dengan patokan omzet.

Wakil Ketua Koperasi Tekstil dan Produk Tekstil Kabupaten Bandung Asep Zaenal mengemukakan hal tersebut akan memberatkan IKM binaannya. “Apalagi kami industri skala kecil," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak mencipatakan beban baru bagi sektor UKM setelah kenaikan harga BBM, TDL dan upah yang cukup memberatkan.

Akan tetapi, katanya, pemerintah harus menekankan iklim usaha yang kondusif, dengan menetapkan kebijakan yang mendukung industri kecil meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, kemitraan. “Seharusnya pemerintah bisa lebih adil terhadap usaha kecil,” tegasnya. (Adi Ginanjar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ria Indhryani
Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper