BISNIS.COM, JAKARTA--Berbagai cara dilakukan Pemerintah untuk mensosialisasikan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, salah satunya dengan cara mengirimkan layanan pesan singkat (short messages services/SMS) kepada masyarakat.
Wakil Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan sosialisasi melalui SMS merupakan cara yang paling efektif untuk memberitahukan pentingnya menaikkan harga BBM subsidi. Pasalnya, saat ini telepon seluler telah menjadi kebutuhan primer yang dimiliki masyarakat luas.
“Melalui sosialisasi dengan SMS, kami berharap dapat mengirimkan informasi, data dan mitigasi yang benar dan akurat terkait kenaikkan harga BBM subsidi ini,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Susilo mengungkapkan selain mensosialisasikan kenaikkan harga BBM subsidi, Pemerintah juga akan memberikan informasi mengenai kompensasi terhadap kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung. Termasuk mekanisme pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan program pendukung lainnya.
Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan melaporkan penyelewengan berupa penyelundupan dan penimbunan BBM subsidi. Caranya, masyarakat cukup mengetik BBM <spasi> isi pesan dan kirim ke nomor 1708.
Sementara itu, Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kominfo Freddy H Tulung mengatakan penyebaran SMS akan dilakukan hingga 2 minggu mendatang kepada 240 juta nomor telepon seluler dan fixed wireless aktif.
“Pengiriman akan dilakukan secara bertahap satu kali pengiriman SMS berisi penjelasan kepada masyarakat mengenai subsidi BBM tidak tepat sasaran, lebih banyak dinikmati orang kaya, dan hanya menciptakan ketidakadilan,” ungkapnya.
Kementerian Kominfo sendiri memang menjadi ketua dalam sosialisasi media terkait kenaikkan BBM subsidi dan tim itu diketuai Wakil Presiden dan Menko Perekonomian.
Seperti diberitakan, Pemerintah berencana akan menaikkan harga premium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Jika kenaikkan tersebut direalisasikan, maka Pemerintah akan mengeluarkan kompensasi uang tunai sebesar Rp150.000 untuk 15,5 juta keluarga per bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
