BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahun depan tidak melebihi 52,41 juta kilo liter seperti yang diusulkan Pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2014.
Edy Hermantoro, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM mengatakan saat ini Pemerintah telah menghitung prediksi kebutuhan BBM subsidi untuk 2014. Angka itu sudah kami hitung lebih tinggi sekitar 10% dibandingkan dengan kebutuhan tahun ini, karena pertumbuhan ekonomi,” katanya di Jakarta akhir pekan ini.
Edy mengungkapkan pertumbuhan penjualan mobil dan sepeda motor menjadi salah satu indikator tingginya kebutuhan BBM subsidi tahun depan. Untuk itu, Pemerintah akan mengoptimalkan sejumlah pengendalian konsumsi BBM jenis public service obligation (PSO) itu.
Tahun ini, penjualan sepeda motor diprediksi mencapai 7,1 juta unit dan penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit. Pemerintah saat ini akan mengoptimalkan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian (SMP) BBM subsidi dan konversi BBM ke BBG.
Dalam RAPBN 2014, Pemerintah mengusulkan kuota BBM subsidi sebanyak 51,04 juta hingga 52,41 juta kiloliter. Jumlah tersebut terdiri dari Premium sebanyak 33,50 juta hingga 33,50 juta kiloliter, minyak tanah sebanyak 1,1 juta hingga 1,2 juta kiloliter, dan solar sebanyak 16,44 juta hingga 17,71 juta kiloliter.
Sementara dalam RAPBNP 2013, Pemerintah dan DPR menyetujui kuota BBM subsidi sebanyak 48 juta kiloliter. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan kuota BBM subsidi dalam APBN 2013 yang sebesar 46,01 juta kiloliter.
Sementara berdasarkan kuota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diketahui realisasi konsumsi BBM subsidi periode Januari-April 2013 sebesar 14,9 juta kilo liter. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi konsumsi premium sebesar 9,47 juta kiloliter, minyak tanah sebesar 369.022 kiloliter, dan solar sebesar 5,05 juta kiloliter.
Pemerintah memprediksikan dapat menekan kebocoran BBM subsidi hingga 1,5 juta kiloliter atau menghemat subsidi sebanyak Rp7,5 triliun dengan penggunaan SMP BBM subsidi. Sedangkan penerapan Permen ESDM No. 1/2013 dipercaya mampu menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 1,26 juta kiloliter.
Penerapan SMP BBM subsidi sendiri memang diperkirakan baru dapat berjalan efektif pada 2014 mendatang. Akan tetapi, mulai saat ini Pertamina telah melakukan pemasangan radio frequency identification (RFID) secara terbatas di sejumlah stasiun bahan bakar umum (SPBU) yang ada di Jakarta.
Sementara Juli 2013 nanti RFID akan dipasang secara massif di seluruh kendaraan bermotor milik masyarakat di Jabodetabek, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dengan masa tenggang waktu 3 bulan. Dengan demikian, SMP BBM subsidi di 3 Provinsi itu baru sepenuhnya efektif berjalan pada Oktober 2013.
Sesuai jadwal Pertamina, pada Agustus 2013 nanti RFID mulai diterapkan di kendaraan di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Lalu pada September 2013 di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Banten dan sebagian wilayah Jawa Barat.
Selanjutnya pada Oktober 2013 akan di pasang di sebagian wilayah Jawa Barat lainnya dan November 2013 akan dipasang di Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, dan Bangka Belitung. Kemudian pada Desember 2013 akan dipasang di Aceh serta Sumatera Utara.
Selanjutnya, pada Januari 2014 RFID akan dipasang di Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah SPBU 298 unit. Februari 2014 di 618 SPBU Jawa Tengah, Maret 2014 di 836 SPBU Jawa Timur, April di Bali dan Nusa Tenggara 295 SPBU, Mei di Gorontalo dan Sulawesi 348 SPBU, Juni 2014 di Maluku dan Papua 145 SPBU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
