BISNIS.COM, JAKARTA--Perusahaan pertambangan menunda investasinya karena menunggu kepastian aturan terkait dengan kebijakan hilirisasi industri dan aturan pertambangan mineral dan batu bara, serta perizinan yang lebih baik.
Tony Wenas, Vice Chairman Indonesia Mining Association, mengatakan dengan iklim investasi saat ini, akan banyak perusahaan pertambangan yang menahan investasi hingga munculnya pemerintahan baru.
Apalagi, saat ini pemerintah juga terus mengusahakan hilirisasi mineral dan renegosiasi kontrak karya (KK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).
“Banyak perusahaan pertambangan yang menahan kegiatan investasi mereka. Yang ada saat ini paling hanya menjalankan usaha yang telah ada atau memperbesar usahanya itu,” katanya seusai 11th Annual Review of Trends in the Indonesian Mining Industry di Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Tony mencontohkan PT Vale Indonesia Tbk yang menunggu progres renegosiasi KK untuk melaksanakan investasi senilai US$2 miliar di dalam negeri. Selain itu, rencana investasi PT Freeport Indonesia sebesar US$15 miliar juga kemungkinan akan terhambat oleh proses renegosiasi KK antara pemerintah dan perusahaan.
Kepastian hukum, menurut Tony, juga membuat investor asing menganggap Indonesia sebagai prioritas untuk melakukan usahanya. Padahal, potensi dan cadangan mineral dan batu bara di dalam negeri merupakan salah satu yang terbaik di dunia.
“Perusahaan multinasional kan memiliki anggaran untuk kegiatan usahanya. Dengan kondisi perizinan saat ini, mereka akan lebih memprioritaskan melakukan investasi di negara yang memiliki kepastian hukum meski cadangannya tidak terlalu menarik,” jelasnya.
Intrepid chief executive di Indonesia itu juga meyakini pemerintah tidak akan mengeluarkan aturan yang signifikan di sektor pertambangan dalam waktu dekat ini. Alasannya, 2014 adalah tahun pemilihan umum, sehingga pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang berisiko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
