BISNIS.COM, JAKARTA--Belum diputuskannya kebijakan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyebabkan ketidakpastian dalam perekonomian dalam negeri.
Rofi Munawar, anggota Komisi VII DPR, mengatakan saat ini sebenarnya pasar membutuhkan kepastian kebijakan pemerintah terkait BBM untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pertumbuhan ekonomi saat ini harus terus berjalan dengan pasokan energi yang sifatnya berkelanjutan dan terbarukan.
“Ketidakpastian wacana kenaikkan harga BBM subsidi telah membuat keresahan sosial dan membuat aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Ini menunjukkan pemerintah kurang baik dalam melakukan antisipasi dan perencanaan pengelolaan BBM subsidi,” katanya melalui siaran persnya di Jakarta, Jumat (3/5).
Rofi mengungkapkan selama ini pemerintah selalu menjadikan BBM sebagai komoditas, tanpa memikirkan pilihan energi alternatif untuk menggantikan peran BBM. Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban saat subsidi untuk BBM menjadi semakin besar karena pengelolaan yang kurang baik.
Menurutnya, kenaikkan harga BBM akan berdampak pada semakin tingginya inflasi di dalam negeri. Alasannya, kenaikkan itu akan berpengaruh langsung kepada harga berbagai komoditas pokok masyarakat.
“Kenaikan BBM akan memberatkan masyarakat kecil, karena harga beragam komoditas akan ikut naik secara bersamaan. Perencanaan pemerintah terkait kebijakan BBM bersubsidi sangat lemah, sehingga rakyat dibebankan” ungkapnya.
Lebih lanjut Rofi menjelaskan Pemerintah harus menjelaskan pengalihan dana subsidi BBM yang berhasil dihemat kepada DPR. Pasalnya, pengalihan tersebut menyangkut penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sebelumnya, Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan harga BBM dinaikkan bila dana kompensasi untuk bantuan dan perlindungan sosial atas dampak kenaikan BBM sudah siap.
“Jika harus ada kenaikan BBM maka kompensasi dan bantuan itu harus siap. Dananya harus tersedia. Dan saya berharap Pemerintah dan DPR bisa menetapkan dan merampungkan APBNP 2013 ini. Pemerintah berharap bersama DPR bisa membahasnya Mei 2013 . Saya harapkan ini dapat kita percepat,” katanya.
Presiden berharap baik pemerintah maupun DPR memiliki sense of responsibility, termasuk dalam hal kompensasi, manakala harga BBM naik. Sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM, SBY menyebutkan ada sejumlah bantuan yang dapat dipersiapkan oleh pemerintah.
Bantuan tersebut antara lain bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), bantuan beras miskin, beasiswa miskin, program keluarga harapan (PKH) untuk keluarga yang sangat miskin, serta bantuan lain baik dari pusat dan daerah maupun bantuan yang berupa kesetiakawanan sosial dari BUMN, swasta dan lain-lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
