BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah hanya mengalokasikan sekitar Rp32 triliun untuk pembiayaan usulan-usulan program baru seluruh kementerian/lembaga (K/L) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.
Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, mengatakan jumlah tersebut hampir sama dengan RKP 2013 dan sebagian besar usulan yang masuk berupa program pembangunan infrastruktur.
"Tetapi jumlah itu tidak hanya untuk meng-cover infrastruktur saja, ada juga untuk kesehatan, pendidikan, dan lain-lain," katanya seusai acara Penutupan Pra-Musrenbangnas 2013, Senin (29/4/2013).
Lukita mengungkapkan alokasi sebesar tersebut merupakan jumlah yang terbatas dibandingkan dengan begitu banyaknya jumlah dan usulan yang masuk dari daerah. Oleh karena itu, dia mengharapkan adanya koordinasi yang baik dengan daerah dan pusat.
Sebelumnya, Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, mengungkapkan dalam penyusunan RKP 2014 kali ini, pemerintah mensyaratkan agar semua usulan baru harus memiliki TOR dan RAB yang lengkap beserta output dan outcome yang jelas ketika diajukan.
"Jadi saat RKP sudah ditetapkan sebagai Perpres, program yang ada menjadi lebih detail dan tajam serta kesiapan implementasi yang lebih bagus," katanya saat ditemui di kantornya.
Wismana mengharapkan melalui upaya tersebut, K/L diharapkan dapat mengurangi, bahkan menghilangkan, jumlah pos anggaran yang diblokir karena kelengkapan dokumennya sudah dipersiapkan sejak awal.
Lebih lanjut, Lukita menjelaskan alokasi sebesar Rp32 triliun tersebut berada di luar dari program-program yang bersifat tahun jamak [multi years].
"Jadi yang [program] multi years, program yang harus ada kelanjutannya sudah aman pendanaannya karena kita sudah memiliki komitmen sebelumnya," ujarnya.
Dalam RKP 2014, pemerintah menetapkan pagu indikatif K/L sebesar Rp561,2 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan anggaran K/L dalam APBN 2013 yang sebesar Rp594,6 triliun.
Pagu indikatif 2014 K/L yang sebesar Rp561,2 triliun tersebut belum termasuk anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), anggaran Pemilu 2014, dan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Untuk 2014, pemerintah mengalokasikan anggaran BPJS sebesar Rp26 triliun untuk persiapan infrastruktur dan tanggungan premi serta anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp16 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
