BISNIS.COM< JAKARTA--Pemerintah diminta tegas dalam mengambil keputusan terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), sehingga tidak menyebabkan kerancuan persepsi publik terhadap kebijakan yang akan diambil.
Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan saat ini pemerintah banyak mengeluarkan wacana dan opsi kebijakannya terkait pengurangan subsidi BBM. Hal itu mengakibatkan masyarakat bingung dan melakukan aksi penyelewengan seperti yang terjadi di beberapa daerah.
“Harusnya pemerintah jangan banyak mengeluarkan wacana dan opsi kebijakan saat ini. Kebijakan itu cukup dikaji secara menyeluruh dan dieksekusi,” katanya saat dihubungi di Jakarta hari ini, Rabu (24/4/2013).
Komaidi mengungkapkan sejak 2011 hingga saat ini belum ada satu pun opsi pengendalian subsidi BBM yang dieksekusi pemerintah. Padahal, pemerintah telah menyadari bahwa subsidi yang dikeluarkan untuk BBM membebani APBN dan tidak tepat sasaran.
Opsi pemberlakuan dua harga untuk BBM subsidi yang disampaikan pemerintah saat ini pun, lanjut Komaidi, berpotensi memunculkan penyelewengan konsumsi. “Selama masih ada disparitas harga, pasti akan ada penyelewengan. Selama ini kan penyelewengan terjadi karena disparitas harga,” jelasnya.
Akan tetapi, opsi dua harga untuk BBM subsidi menurutnya adalah opsi yang paling aman untuk diambil pemerintah. Kebijakan tersebut masih memperbolehkan sepeda motor dan kendaraan angkutan untuk membeli BBM subsidi dengan harga Rp4.500 per liter.
Komaidi menilai dampak inflasi yang dapat dimunculkan dari pemberlakuan dua harga untuk BBM subsidi tersebut relatif kecil dibandingkan dengan pencabutan subsidi pada BBM.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengakui belum adanya kepastian penerapan dua harga untuk BBM bersubsidi berpotensi menimbulkan tindak penyelewengan konsumsi di tengah masyarakat.
“Kan bisa saja ada orang yang mengambil kesempatan. Bisanya katakanlah membeli 40 liter BBM per hari, setelah ada isu pemberlakuan dua harga menjadi beli 80 liter per hari,” jelasnya.
Sementara Presiden SBY disela-sela kunjungan kerjanya di Singapura mengisyaratkan akan membuat keputusan mengenai pengendalian subsidi BBM bulan depan. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya ke tiga negara anggota Asean.
“Insya Allah, kami akan mengambil langkah penting [untuk mengurangi subsidi] bulan depan,” katanya di Singapura seperti dikutip Reuters.
Pada 2012 lalu, subsidi BBM telah menghabiskan sekitar Rp300 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat jika Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengendalikannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
