BISNIS.COM, JAKARTA-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap optimistis proyek Mass Rapid Transit (MRT) akan berjalan meski masih terganjal oleh Peraturan Pemerintah No.30/2011 tentang Pinjaman Daerah.
"Pokoknya saya tidak ketemu kalimat tepat [untuk berita] yang tepat untuk itu. Nanti banyak orang yang protes kenapa ini mundur lagi. Jadi, saya nggak bilang mundur ya," katanya di Balai Kota, hari ini (12/4/2013).
Dia mengakui PP itu mengamanatkan harus ada proses loan agreement dari DPRD DKI dan Kemendagri untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Bappenas.
Baru setelah itu Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan pengumuman pemenang tender. "Dari pengumuman [tender] ke kontrak butuh waktu 42 hari kerja," katanya.
Menurut Ahok, rekomendasi DPRD bisa dilakukan dalam waktu dekat tapi rekomendasi Kemendagri butuh waktu lebih lama karena harus koordinasi dengan Menteri Keuangan.
"DPRD pasti dukung kok. Kan ada dua surat, rekomendasi DPRD dan Mendagri. DPRD bisa dikebut, tapi yang satu kan Mendagri yang mesti koordinasi dengan Menkeu".
DPRD DKI Jakarta belum menerima surat persetujuan proyek angkutan massal Mass Rapid Transit (MRT). Oleh karena itu pihak legislatif belum bisa memberi keterangan persetujuan kepada Kemendagri mengenai kewajiban pengembalian pinjaman JICA Rp15 triliun.
"Kami belum menerima surat pemberitahuan gubernur sehingga belum bisa merespons balik," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di ruang kerjanya, Kamis (11/4/2013).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
