Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PENGURANGAN SUBSIDI BBM: Pemerintah Masih Kaji Formula yang Tepat

BISNIS.COM, JAKARTA --Pemerintah masih mengkaji formula yang tepat untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Di hadapan para peserta Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Asosiasi Pengusaha Indonesia

BISNIS.COM, JAKARTA --Pemerintah masih mengkaji formula yang tepat untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di hadapan para peserta Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (8/4), Presiden Susilo Yudhoyono mengatakan pemerintah sedang bekerja memfinalisasi kebijakan yang akan diambil terkait pengurangan subsidi BBM.

Kemungkinan yang terjadi yaitu pemerintah mengurangi subsidi dengan cara menaikkan harga BBM.

SBY mengakui kenaikan harga bbm dapat memicu kenaikan inflasi yang lebih tinggi. Dampak lanjutannya, ujarnya, angka kemiskinan juga ikut meningkat.

Dia menceritakan pengalamannya menaikkan harga bbm sebanyak tiga kali pada 2005 dan 2008. Ketika itu, ujarnya, harga-harga melambung tinggi jauh melampaui persentase kenaikan harga bbm yang menjadi komponen biaya produksi.

Akibatnya, lanjutnya, tingkat kemiskinan nasional pada 2005 naik sebanyak 3% - 4%. Dan untuk menurunkannya kembali, pemerintah membutuhkan waktu selama 3 tahun - 4 tahun.

Namun demikian, tambahnya, hal sebaliknya, yaitu penurunan harga barang dan jasa tidak terjadi ketika pemerintah menurunkan harga bbm sebanyak tiga kali pada 2018.

Oleh karena itu, pada kesempatan Munas Apindo hari ini, SBY juga meminta kalangan dunia usaha menyampaikan pandangan terkait kebijakan pengurangan subsidi bbm.

"Sekarang dalam tahap pematangan. Kami sedang mengolah.Goal pemerintah adalah menurunkan subsidi. Solusinya antara lain dengan menaikan harga bbm," ujarnya.

Untuk mengurangi subsidi bbm, lanjutnya, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan.

Pertama ,  menaikkan harga bbm secara menyeluruh atau pukul rata bagi seluruh pengguna BB.  Kedua ,  menaikkan harga BBM  secara parsial hanya bagi mereka yang kaya atau mampu yang tidak pantas mendapatkan subsidi.

"Subsidi harus adil dan tepat sasaran. Point saya adalah orang miskin harus dilindungi, akan tetapi makro ekonomi dan fiskal negara juga sehat sehingga bangunan ekonomi nasional terjaga dengan baik," katanya. (if)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Others
Sumber : Anggi Oktarinda
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper