Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BBM BERSUBSIDI: PDIP Minta Pemerintah Tak Buat Kebijakan Populis

BISNIS.COM,JAKARTA--Pemerintah harus mengesampingkan kebijakan jangka pendek dan populis, tetapi menyusun road map energi nasional jangka panjang guna mengatasi tekanan subsidi bahan bakar minyak (BBM).Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto

BISNIS.COM,JAKARTA--Pemerintah harus mengesampingkan kebijakan jangka pendek dan populis, tetapi menyusun road map energi nasional jangka panjang guna mengatasi tekanan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang juga anggota Komisi VII DPR mengungkapkan saat ini defisit neraca perdagangan akibat sumbangan impor BBM sangat besar. Akibatnya, PT Pertamina setiap hari membutuhkan devisa US$100 juta untuk keperluan impor BBM.

"Sekarang ini impor tinggi akibatnya pemerintah mulai bicara bagaimana pengendalian dan pengetatan BBM dalam negeri," ujarnya, Selasa (2/4).

Padahal, wacana pengendalian BBM sudah dari tahun ke tahun disampaikan, namun tetap  sulit direalisasi. Sementara BPH Migas mempredisikan bahwa kebutuhan BBM bersubsidi yang dialokasikan dalam APBN 2013 dari 46,7 juta kilo liter akan membengkak menjadi 53 juta kilo liter.

“Oleh karena itu, rencana yang disusun oleh Pemerintah itu dinilai cara pandang miopi atau jangka pendek,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Menkeu Agus Marto, dan Komite Ekonomi Nasional untuk mengendalikan BBM. Dalam usulan mereka tidak ada kenaikan BBM, namun yang ada pengendalian dan penghematan BBM sehingga didapat sejumlah uang yang harusnya dipakai untuk subsidi.

"Sekarang ini disebut tahun politik, kami menduga kental politik praktis. Kita bertanya-tanya karena ada paradoks. Nantinya bisa disusun kebijakan populis seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT)  yang bisa dimanfaatkan untuk menaikkan popularitas pemerintahan," ujarnya.

Menurut Bambang, Fraksi PDIP berpendapat kalau ada hasil dana dari pengendalian dan penghematan BBM bersubsidi maka fraksi itu akan akan mendukungnya kalau digunakan untuk membangun infrastruktur gas.

“Ini yang harus dipikirkan pemerintah," ujarnya. Ketua DPP Bidang Energi PDI Perjuangan itu menawarkan solusi yakni mengubah kebiasaan penggunaan minyak dengan gas serta pengembangan infrastruktur gas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Others
Sumber : John Andi Oktaveri
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper