ARUS LOGISTIK: Dongkrak efisiensi, waktu tunggu harus dipangkas

JAKARTA: Pemerintah menargetkan akan menurunkan waktu penumpukan barang [dwelling time] di pelabuhan dari 6,3 hari menjadi 4 hari pada awal tahun depan.
News Editor | 26 Desember 2012 20:47 WIB

JAKARTA: Pemerintah menargetkan akan menurunkan waktu penumpukan barang [dwelling time] di pelabuhan dari 6,3 hari menjadi 4 hari pada awal tahun depan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemangkasan waktu penumpukan barang itu paling lambat bisa terlaksana pada Februari 2013.  

“Tadi kita tetapkan dwelling time harus ditekan dari 6,3 hari menjadi 4 hari. Februari tahun depan paling lambat sudah harus 4 hari. Ini upaya kita untuk menekan dan menurunkan ongkos logistik yang masuk di dalam sistem sislognas [sistem logistik nasional] kita,” katanya di Gedung Kemenko, Rabu (26/12).

Selain pemangkasan waktu penumpukan barang, penurunan ongkos logistik ini, jelasnya, disertai juga dengan enam langkah yang lain yaitu, pertama pembangunan sistem pusat distribusi regional,

“Misalnya, kita masih memerlukan depo-depo pusat distribusi BBM [Bahan Bakar Minyak] di KTI [Kawasan Timur Indonesia],” ujarnya.

Kemudian, kedua peningkatan kapasitas infrastruktur logistik, misalnya dengan mempercepat pembangunan pelabuhan dan modernisasi fasilitasnya,

Ketiga, peningkatan kapasitas pelaku dan penyedia jasa logistik. Hatta mencontohkan revitalisasi BUMN yang bergerak di sektor niaga sebagai salah satu upaya yang dilakukan. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor logistik.

“Kita akan melakukan sertifikasi, dibantu oleh Badan Nasional Sertifikasi, dan juga pelatihan-pelatihan,” tambah Menko.

Kelima, penggunaan sistem teknologi dan informasi, dan keenam perbaikan regulasi dan kelembagaan sampai ke tingkat daerah.

“Itu semua diupayakan sehingga target kita pada akhir 2014 atau 2015, cost logistic 10% itu bisa kita capai,” tegasnya.

Target penurunan ongkos logistik itu merupakan tantangan yang perlu diselesaikan di tengah volume perdagangan yang makin meningkat.

Menko mengatakan pada 2005, volume kapal yang beroperasi di tanah air hanya sebesar 6.000 buah. Jumlah itu, lanjutnya, meningkat dua kali lipat menjadi 12.000 buah pada saat ini. Namun, imbuh Hatta, peningkatan kapasitas pelabuhan tidak sebanding dengan peningkatan volume kapal yang beroperasi. (arh)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Hedwi Prihatmoko

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup