JAKARTA: Pemerintah mengantisipasi potensi utang luar negeri swasta naik lebih tinggi dari data utang luar negeri Bank Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan data yang dikumpulkan BI baru sebatas perkiraan atas nilai utang luar negeri sektor swasta di Indonesia. Dia memperkirakan peningkatan dan nilai utang luar negeri swasta dalam keadaan sebenarnya lebih tinggi dari data yang dikumpulkan BI. “Data yang dimiliki BI itu sifatnya estimasi, kita tentu tidak mau kaget [kalau nilai dalam keadaan sebenarnya lebih besar],” katanya, Jumat (16/12). Pemerintah, jelas Bambang, saat ini berusaha mengumpulkan data selengkap mungkin mengenai struktur dan jumlah utang luar negeri swasta. Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan pemerintah bisa memanggil pemimpin perusahaan besar untuk meminta informasi mengenai utang luar negeri perusahaan yang mereka pimpin. Dia mengatakan perusahaan besar saat ini hanya berkisar 5% dari total perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur namun berkontribusi terbesar pada total nilai utang luar negeri swasta. “Mereka yang memiliki akses meminjam dari luar negeri. Kalau perusahaan menengah kecil pinjam kepada bank,” kata Lana. Data Bank Indonesia menyatakan posisi utang luar negeri swasta per September 2012 mencapai US$123,27 miliar.Nilai pinjaman luar negeri itu meningkat dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada September 2011 yang senilai US$101,27 miliar dan lebih tinggi dari posisi Januari 2012 yang sebesar US$108,19 miliar.Di luar sektor finansial, aliran terbesar pinjaman luar negeri mengalir ke sektor manufaktur (20,5%), pertambangan (17,1%) serta listrik, gas dan air bersih (13%). Bambang berjanji kebijakan pemerintah terkait kenaikan utang luar negeri swasta akan keluar sebelum akhir tahun setelah pemerintah mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Namun, dia menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menerapkan Tobin Tax untuk meredam risiko nilai tukar dari pinjaman luar negeri. “Tobin Tax itu kalau ada sesuatu yang luar biasa, sejauh ini kita belum punya konsep itu. Kita sekarang ingin dapatkan data lebih banyak,” kata Bambang. Lana mengatakan pemerintah dan BI bisa mempertimbangkan kebijakan untuk mendorong perusahaan swasta melakukan hedging atas pinjaman luar negeri. Dia mengakui saat ini biaya hedging bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia sangat tinggi karena pergerakan rupiah yang dinilai terlalu dinamis oleh perbankan asing. Selain itu, Lana memparkan selisih antara bunga pinjaman modal usaha dalam rupiah dan dolar AS cenderung cukup lebar untuk mengurangi risiko pergerakan nilai tukar. “Suku bunga dalam rupiah 13%, kalau dalam rupiah 3%. Artinya kalau nilai rupiah melemah sampai 10% saja, biayanya masih sama,” katanya. Namun, Lana menegaskan penerapan wajib hedging bisa menekan risiko nilai tukar jauh lebih rendah. Data BI menunjukkan 86,6% dari total pinjaman luar negeri swasta per September 2012 diambil dalam bentuk dolar AS dengan nilai US$106,69 miliar. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
