SUBSIDI BBM: Lebih Bermanfaat Dialokasikan Untuk Transportasi Publik

JAKARTA--Pemerintah menilai alokasi  subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2012 yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp219 triliun lebih bermanfaat  dialihkan unttuk transportasi publik.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pemerintah
SUBSIDI BBM: Lebih Bermanfaat Dialokasikan Untuk Transportasi Publik
Diena Lestari - Bisnis.com 11 Desember 2012  |  15:58 WIB

JAKARTA--Pemerintah menilai alokasi  subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2012 yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp219 triliun lebih bermanfaat  dialihkan unttuk transportasi publik.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pemerintah selalu menjadikan pengelolaan subsidi BBM sebagai prioritas. Utamanya, untuk bisa mengelola subsidi agar bisa tepat sasaran dan bisa digunakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan."Bukankah lebih baik kalau seandainya jumlah anggaran subsidi BBM dikonversi untuk transportasi publik. Jadi hal-hal seperti itu yang akan kita bicarakan," kata Agus di DPR, Selasa (11/12).Agus juga mengakui harga jual BBM bersubsidi Rp4.500/liter yang terlalu rendah, membuat bahan bakar alternatif menjadi tidak kompetitif di mata pengguna kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil."Kita juga harus memahami bahwa BBM subsidi itu kalau dipakai kendaraan transportasi, sebetulnya terlalau murah. Akhirnya, semua menggunakan BBM bersubsidi," katanya.Pada 2013, pemerintah mematok kuota subsidi BBM sebesar 46 juta kiloliter. Kuota tersebut, kata Menkeu, harus dikendalikan dengan serius agar konsumsinya tidak membengkak melampaui kuota.Sebelumnya, Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung mengatakan pelarangan kendaraan pribadi menggunakan BBM bersubsidi lebih tepat diterapkan dibandingkan kebijakan penaikan harga.“Untuk negara ini [subsidi harga BBM] masih dibutuhkan, tapi [seharusnya] diberikan pada yang perlu,” katanya.Sekretaris KEN Aviliani juga menyarankan agar pemerintah menerapkan kuota anggaran belanja subsidi BBM sebesar Rp100 triliun.“Kami sarankan ditetapkan flat Rp100 triliun per tahun. Pemerintah diberikan sebesar itu tidak boleh lebih,” paparnya. (if) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Wan Ulfa Nur Zuhra

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top