PROYEK MRT: Kemenkeu bentuk tim kaji beban fiskal DKI

JAKARTA--Kementerian Keuangan membentuk tim untuk mengkaji laporan Pemda DKI yang menyatakan ketidakmampuan APBD Jakarta menanggung beban proyek MRT. Wamen Keuangan Mahendra Siregar menyatakan Kemenkeu memahami kecemasan Gubernur DKI Joko Widodo
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 04 Desember 2012  |  21:04 WIB

JAKARTA--Kementerian Keuangan membentuk tim untuk mengkaji laporan Pemda DKI yang menyatakan ketidakmampuan APBD Jakarta menanggung beban proyek MRT. Wamen Keuangan Mahendra Siregar menyatakan Kemenkeu memahami kecemasan Gubernur DKI Joko Widodo atas risiko fiskal dana pinjaman MRT pada APBD Jakarta. “Ada beberapa hal yang tampaknya tidak mudah ditanggulangi oleh DKI, risiko dalam APBD misalnya,” katanya setelah pertemuan antara Jokowi dan Menteri Keuangan, Selasa (4/12). Dia mengatakan Kemenkeu akan membentuk tim untuk membantu Pemprov DKI mempelajari mekanisme pinjaman proyek pembangunan MRT dan dampaknya pada APBD. “Pak Gubernur jelaskan beban tadi begitu besar bagi Pemda sehingga kami akan ikut lihat opsi penyelesaiannya,” katanya. Mahendra menegaskan pembicaraan mengenai pembagian beban pinjaman investasi dan penetapan tarif bisa menggunakan pegangan yang telah disepakati sebelumnya. “Kami tentu tidak bisa reaktif, perlu waktu untuk mendalami. Kami butuh kelayakan dan keberlanjutan proyek ini tapi jangan persoalan justru menumpuk di Pemprov [DKI],” kata Wamen. Jokowi menginginkan beban pembayaran pinjaman MRT Pemprov DKI dikurangi dari 58% menjadi 30%. “Kami sudah sampaikan bahwa beban yang diterima DKI dikecilkan, dibesarkan pemerintah pusat,” kata Gubernur. Mahendra mengatakan masalah cost sharing akan dibahas kemudian karena pembicaraan antara Kemenkeu dan Pemprov DKI belum memasuki hal teknis. (Bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top