BBM BERSUBSIDI: Kendalikan konsumsi, Pertamina agar segera realisasikan teknologi pengawasan

JAKARTA: Pemerintah mendesak PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan rencana aplikasi teknologi informasi untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan aplikasi teknologi informasi (TI) bisa menghembat belanja
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 04 Desember 2012  |  18:21 WIB

JAKARTA: Pemerintah mendesak PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan rencana aplikasi teknologi informasi untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan aplikasi teknologi informasi (TI) bisa menghembat belanja subsidi BBM hingga 1 juta kiloliter per tahun atau setara dengan Rp10 triliun per tahun.Dia menilai potensi penghematan tersebut sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun sistem TI di stasiun-stasiun pengisian BBM.“Investasi itu berapa sih? Dengan kita menghembat Rp10 triliun tidak ada artinya. Swasta kecil seperti AKR [PT Aneka Kimia Raya] saja mampu,” kata Menko, Selasa (4/12).Hatta memparkan BBM bersubsidi yang disalurkan AKR tidak pernah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.“Itu kalau truk mengisi berkali kali, dia tidak bisa karena sudah ada kuotanya, ini sudah dipratikkan AKR,” katanya.Dia menjelaskan melalui sistem tersebut kebocorang distribusi BBM bersubsidi bisa ditekan dan pemerintah hanya akan membayar subsidi sesuai dengan kuota yang disepakati bersama dengan DPR.Selain pengendalian kuota, Hatta mengatakan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada BBM dengan mengembangkan energi alternatif lain.“Misalnya kita perbanyak gunakan batu bara untuk pembangkit listrik,” kata Menko.Pemerintah telah mengumumkan rencana penambahan kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter karena konsumsi sampai akhir diperkirakan melebihi kuota 44 juta kiloliter yang disepakati pemerintah dan DPR.Data BPH Migas menyatakan PT AKR menyalurkan 0,23% dari kuota BBM bersubsidi, terbesar kedua setelah Pertamina (99,64%) dan lebih besar dari PT SPN (0,08%) dan PT Petronas Niaga Indonesia 0,05%.PT AKR mengoperasikan 31 stasiun pengisian BBM bersubsidi yang berlokasi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. (arh)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top