MEDAN: Penghentian operasional tambang Emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara dinilai sangat merugikan masyarakat karena potensi tambang itu menjadi sia-sia.
Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara Tunggul Siagian mengatakan potensi yang ada di pertambangan Emas Martabe itu cukup besar, sehingga sangat disayangkan jika perusahaan itu sampai ditutup dan tidak diberdayakan.
“Karena itu perlu dicarikan solusi dengan duduk bersama antara PT Agincourt Resources selaku pengelola tambang Emas Martabe, Pemprov Sumut dan masyarakat sekitar areal tambang maupun masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan [Tapsel],” katanya, Senin (15/10).
Menurut politisi Partai Demokrat Sumut ini, Pemprov Sumut harus harus segera menyelesaikan persoalan ini. “Jangan terkesan Pemprov Sumut lepas tangan, padahal ini hanya masalah komunikasi saja,” kritiknya.
Dia menyayangkan ketidaksiapan Pemprov Sumut memberi pelayanan maksimal kepada investor, padahal investor sudah mengeluarkan investasi cukup banyak. “Masalah tambang Martabe ini harus dicarikan solusi secepatnya, jangan sampai jadi preseden buruk bagi investor lainnya.” (foto: spdi.eu)
Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, pihaknya telah menugaskan Kepala BLH Sumut dan Dinas Pertambangan dan Energi Sumut untuk menemui Kementerian ESDM di Jakarta.
"Pemprov Sumut meminta kepada Kementerian ESDM agar pihak kementerian dapat meminta kepada PT Agincourt Resources untuk menunda atau tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Pemprov Sumut juga akan mendiskusikan seputar Amdal dari perusahaan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan PT Agincourt Resources terpaksa ‘merumahkan’ 900 karyawan dan kontraktornya. Keputusan ini menyusul terjadinya penghentian operasional tambang sejak 19 September lalu. (k14/yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
