Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

EKONOMI MAKRO: Pemerintah harus dorong manufaktur berbasis bahan baku

JAKARTA: Komite Ekonomi Nasional (KEN) mengharapkan pemerintah perlu mendorong manufaktur berbasis bahan baku di dalam  negeri menyusul bakal adanya  kebijakan larangan ekspor bahan baku mulai 2014.Sekretaris KEN Aviliani mengharapkan pemerintah

JAKARTA: Komite Ekonomi Nasional (KEN) mengharapkan pemerintah perlu mendorong manufaktur berbasis bahan baku di dalam  negeri menyusul bakal adanya  kebijakan larangan ekspor bahan baku mulai 2014.Sekretaris KEN Aviliani mengharapkan pemerintah juga memberikan insentif bagi para investor yang berkeinginan menanamkan modalnya di wilayah Indonesia Timur."Apalagi tahun 2014 ekspor bahan baku dilarang pemerintah, maka perlu adanya fokus manufaktur berbasis bahan baku di dalam negri, dan insentif bagi investor yg masuk di wilayah Indonesia Timur," katanya lewat email yang diterima Bisnis, Selasa (25/9/2012).Saat ini Aviliani berada di New York, AS, bersama rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah berkunjung ke negara ituSementara untuk menarik investasi ke dalam negeri, ujarnya, pemerintah  bisa menawarkan sejumlah sektor yang diminati kalangan pemilik modal.Sektor yang bisa ditawarkan kepada investor adalah infrastruktur, agrobisnis, manufaktur, industri pertambangan, energi terbarukan, dan sektor jasa."Investasi yang dapat di tawarkan kepada investor antara lain infrastruktur, agrobisnis, manufaktur, industri pertambangan, energi terbarukan, sektor jasa," katanya.Aviliani menilai saat ini minat investor sangat besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu perlu dipersiapkan kebijakan yang implementatif, serta kepastian hukum, dan  pemberian insentif.Menurutnya, pemerintah juga mesti terus berupaya untuk membangun ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan."Minat investor sangat besar. Kebijakan [agar]  lebih implementatif, sehingga tidak harus berhubungan banyak birokrasi."Kepastian hukum, lanjutnya, banyak mereka tanyakan karena ditakutkan berganti pimpinan berganti kebijakan. "Insentif, ketersediaan infrastruktur," kata Aviliani.  (ra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper