JAKARTA: Pemerintah menegaskan berkurangnya anggaran subsidi pangan disebabkan menurunnya jumlah rumah tangga miskin yang mengindikasikan terjadi perbaikan ekonomi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan jatah beras miskin (Raskin) dari pemerintah berkurang dari 17,5 juta RTS menjadi 15,5 juta RTS. “Subsidinya berkurang karena RTS berdasarkan data yang baru menurun, itu malah bagus berarti orang miskinnya berkurang,” uajr Armida di kantornya, Senin(27/8/2012). Berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2012-2015, jumlah rumah tangga miskin menurun sebanyak 2 juta dibandingkan hasil PPLS 2008-2011. Kendati demikian, dia menyampaikan dana pendukung ketahanan pangan dalam bentuk lain tetap diberikan melalui penambahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) di kementerian terkait. Dia mencontohkan seperti pada Kementerian Pertanian atau Kementerian Pekerjaan Umum. “Harus dilihat juga bahwa ada yang masuk ke kementerian langsung, kadang ada komponen yang dipindahkan. Terlihatnya berkurang padahal pindah pos saja,” tuturnya. Berdasarkan RAPBN 2013, anggaran subsidi pangan direncanakan sebesar Rp17,1 triliun atau hanya 0,2% terhadap PDB. Jumlah tersebut lebih rendah Rp3,7 triliun bila dibandingkan pagu belanja subsidi pangan dalam APBNP 2012 sebesar Rp20,9 triliun. Adapun, penyediaan subsidi pangan diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada RTS dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut pemerintah, ini bertujuan untuk memberikan akses pangan secara fisik, yakni beras tersedia di titik distribusi dekat dan secara ekonomi dengan harga jual yang terjangkau. Di dalam nota keuangan disebutkan pemberian subsidi disediakann untuk 15,5 juta RTS dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog sebanyak 2,8 juta ton. Beras dialokasikan untuk 12 kali penyaluran dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga jual Raskin Rp1.600 per kg. Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan subsidi nonenergi, termasuk di dalamnya subsidi pangan, sebesar Rp41,4 triliun, lebih rendah dari pagu dalam APBNP 2012 yang sebanyak Rp42,7 triliun. Sementara belanja subsidi energi justru kembali membengkak hingga 35% atau Rp72,4 triliun, dari Rp 202,4 triliun pada APBNP 2012 menjadi Rp274,7 triliun untuk 2013. Sebelumnya, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani subsidi pangan yang minim bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional secara menyeluruh. Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak meremehkan persoalan ketahanan pangan dengan mengurangi belanja subsidi nonenergi, khususnya subsidi pangan. Jika pemerintah tidak berfokus membantu industri hulu pangan, menurut dia, pelaku pertanian dan perkebunan akan beralih ke industri lain yang dianggap lebih menguntungkan. Pada akhirnya, produksi pangan domestik akan semakin berkurang dan menimbulkan inflasi yang tinggi karena minimnya pasokan bahan pangan. dia menambahkan impor komoditas pangan pun akan semakin deras dan bisa terus melemahkan nilai tukar rupiah.(Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
