JAKARTA: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengusulkan revisi Perpres No.86/2011 tentang pengembangan kawasan strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, menyusul upaya percepatan pembangunan JSS sepanjang 30 kilometer tersebut.Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan usulan revisi Perpres itu muncul berdasarkan hasil pembahasan tim pelaksana proyek JSS per April 2012 lalu. "Kami memang mengajukan usulan revisi pada Kemenko untuk Perpres No.86/2011 tersebut, namun usulan itu belum ditindaklanjuti saat ini," ujarnya, Senin (2/7/2012). Surat usulan itu disampaikan secara resmi pada Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Wamen Menteri Keuangan II, Wamen PU.
Selanjutnya kepada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, deputi bidang sarana dan prasarana Bappenas, deputi bidang perekonomian, setkab, dan sekjen Kemenkeu.Adapun usulan yang termuat dalam surat tertanggal 30 April 2012 tersebut, yakni Pertama pemerintah dapat memberikan dukungan dan atau jaminan pemerintah berdasarkan usulan badan pelaksana kepada Presiden. Kedua, dukungan dan atau jaminan pemerintah dapat diberikan setelah adanya kejelasan struktur proyek JSS secara kompherensif dan ketiga Menteri Keuangan yang akan menatalaksanakan pemberian dukungan dan atau jaminan pemerintah dimaksud melalui Permenkeu. (ra)
BACA JUGA ARTIKEL TRANSPORTASI LAINNYA:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
