KREDIT PERUMAHAN: APERSI Kaltim pesimistis soal FLPP

 
manda
manda - Bisnis.com 30 April 2012  |  17:11 WIB

 

BALIKPAPAN: Apersi Kalimantan Timur pesimistis terhadap penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Kemenpera dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah mengenai penyaluran FLPP karena besaran nilai harga jual rumah sudah ditetapkan pada awal.

 

Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltim Sri Sukolestari mengatakan penambahan jumlah bank penyalur tidak akan berpengaruh banyak pada realisasi angka penjualan rumah yang menggunakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

 

“Karena harga yang dipatok pemerintah yang berlaku secara nasional bagi Kaltim sangat kecil sekali. Tidak cukup kalau membangun rumah hanya dengan modal Rp70 juta,” ujarnya kepada Bisnis, 30 April 2012.

 

Sri berpendapat Kemenpera seharusnya meninjau kembali regulasi yang baru saja diubah tersebut sehingga tidak hanya membantu masyarakat tetapi juga pengembang yang mengerjakan pembangunan rumah.

 

“Harus sinkron antara pengembang dan masyarakat karena ada keterkaitannya,” katanya.

 

Data sementara yang dihimpun oleh Apersi Kaltim, belum pernah ada pembiayaan FLPP dalam tahun ini yang diberikan oleh bank di wilayah Kaltim.

 

Sri berharap permasalahan ini juga bisa dicarikan solusinya agar pengembang juga bisa mengembangkan bisnisnya ketika FLPP bisa berjalan.

 

“Karena itu, kami minta patokan harga itu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” tegasnya.

 

Sri beralasan biaya pematangan lahan yang cukup besar menjadikan harga jual rumah di Balikpapan tidak bisa dipatok seharga Rp70 juta.

 

Tahun ini, Apersi Kaltim mendapatkan target pembangunan melalui KPR FLPP sebanyak 4.000 unit rumah. Namun, Sri tidak bisa memprediksikan berapa unit yang bisa terbangun apabila mekanisme FLPP tidak berubah.

 

Sementara itu. pembangunan tahun lalu yang mencapai 2.000 unit, masih menyisakan sekitar 700 unit rumah karena tidak terserap pasar.

 

Di lain sisi, BPD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan siap mendukung program Kemenpera dengan menyalurkan KPR melalui FLPP.

 

Direktur Utama BPD Kaltim Zainuddin Fanani mengatakan pihaknya menargetkan pembiayaan sebanyak 760 unit rumah tipe 36 keatas pada 2012/2013 melalui program FLPP Kemenpera yang baru ditanda tangani pekan lalu.

 

“Hingga 2014 direncanakan akan dibiayai minimal 1.000 unit rumah bersubsidi di Kaltim, bekerjasama dengan Bapertarum. Kami siap mendukung program ini,” kata Zainuddin.

 

Penandatanganan kerja sama antara Kemenpera dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) serta 13 Direktur Utama BPD yang berkomitmen menyalurkan FLPP dimaksudkan untuk membantu mewujudkan pelaksanaan program pengadaan rumah layak huni dan terjangkau.

 

Program ini difasilitasi KPR Sejahtera dengan dukungan FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 

BPD yang menyatakan komitmen untuk menyalurkan FLPP tersebut adalah BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah,  BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumsel Babel dan BPD Papua. Adapula BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara dan BPD Sumatera Utara.

 

Dalam keterangan persnya, Kemenpera menyebutkan potensi penyaluran KPR melalui FLPP bisa mencapai 219.000 unit atau bertambah dari 182.000 unit melalui penurunan porsi dana pemerintah.

 

Selain itu, penurunan margin KPR yang semula berkisar antara 8,15% - 9,95% menjadi 7,25% yang berlaku tetap selama 15 tahun diharapkan bisa menambah daya jangkau MBR untuk memiliki rumah. (ea)

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Marissa Saraswati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top