PEMBATASAN PREMIUM akan picu pasar gelap

 
Martin-nonaktif | 30 April 2012 17:52 WIB

 

JAKARTA: Pemerintah diminta tidak menerapkan kebijakan pembatasan Premium berdasarkan silender mesin kendaraan, karena diperkirakan akan memicu pasar gelap premium di dalam negeri.
 
Direktur Eksekutif Center  for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi  mengingatkan pasar gelap premium tersebut diperkirakan akan marak terjadi, mengingat diprediksi bakal cukup rumit untuk pengawasannya jika kebijakan tersebut jadi diterapkan oleh pemerintah Mei ini.
 
“Amat sangat ribet, membutuhkan pengawasan mahal. [Bakal] muncul pasar gelap premium di mana-mana,” kata Kurtubi  saat dihubungi melalui telepon genggamnya Senin, 30 April 2012.
 
Apalagi, lanjutnya, kendaraan dengan silender mesin 1.500 cc tidak semua adalah milik orang dengan ekonomi kuat, seperti halnya mobil bak terbuka untuk mengangkut sayur mayur juga ada yang bersilinder 1.500 cc.
 
Pemilik sepeda motor yang  masih bisa membeli premium dan mereka berpeluang untuk memasok kebutuhan Premium dengan menyedot BBM itu dari tanki motor.
 
“[Mobil] orang angkut sayur [yang juga bersilender mesin 1.500 cc] untuk cari nafkah. Mereka [bisa saja] cari Premium dengan [cara] apapun. Berani beli Rp 6.000. [Pemasoknya] sepeda motor," katanya.
 
Untuk, itu, tambahnya, diharapkan pemerintah agar tidak  berpikir untuk menerapkan kebijakan berdasarkan  silinder mesin  mobil tersebut. Kabarnya pemerintah akan melarang kendaraan mulai dari 1.500 cc ke atas untuk menggunakan premium
 
Dia juga mengatakan jika kalangan menggunakan BBM bersubsidi bagi kendaraan dengan silinder mesin yang besar, juga seperti adanya kenaikan harga premium terselebung dua kali lipat. Mengingat pertamax saat ini menyentuh harga Rp 10.000 per liter.
 
“[Agar]  pemerintah tidak jadi menerapkan pembatasan BBM. Kebijakan ini akan memberatkan rakyat, [keharusan penggunaan pertamax seperti] menaikkan harga terselubung 2 kali lipat,” kata Kurtubi.
 
Kurtubi menilai sebaiknya pemerintah memikirkan cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas, sehingga bisa mendorong  kendaraan untuk mengkonversi penggunaan BBM menjadi ke BBG, terutama untuk transportasi umum.
 
Seperti diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis, 26 April pekan lalu menegaskan pemerintah akan melakukan pembatasan dan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang mulai dijalankan pada Mei ini.
 
Kepala Negara mengatakan dengan tidak diperbolehkannya kenaikan harga BBM bersubsidi oleh DPR, maka  pemerintah akan menempuh kebijakan untuk mengurangi secara signifikan  volume penggunaan BBM bersubsidi.
 
“Volume penggunaan BBM bersubsidi harus dikurangi secara signifikan. Kebijakan dan rencana aksi Insya Allah  bulan Mei sudah siap. Akan dilakukan gerakan penghematan serta pembatasan atau pengendalian. Sedang kita matangkan pada tahap-tahap akhir,”  katanya. (sut)

Tag :
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top