JAKARTA: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan belanja pegawai dalam APBD dipotong 10% sebagai kompensasi pelayanan birokrasi yang belum optimal.Azwar Abubakar, Menteri PAN dan RB, mengatakan pemda harus memperketat belanja pegawainya, meski secara umum gaji PNS cenderung naik."Bagi yang belanja pegawainya melebihi 60% dari APBD diminta untuk menurunkan. Kalau bisa belanja pegawai secara keseluruhan dikurangi hingga 10%," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, hari ini, Selasa, 24 April 2012.Dalam rapat kerja dan sosialisasi reformasi birokrasi bagi pemda untuk kawasan Indonesia Timur di Makassar kemarin, dia menuturkan belanja pegawai yang dapat dikurangi a.l. biaya perjalanan, rapat di luar kantor, belanja barang, belanja sewa gedung, serta honor."Bila dihitung-hitung, nominalnya sangat besar. Belanja pegawai ini tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang masih jauh dari memuaskan," tegas Azwar.Menurutnya, walaupun ada daerah yang sudah memenuhi harapan, secara umum reformasi birokrasi belum optimal. Pemerintah tahun ini menargetkan 40 kementerian/lembaga sudah harus menerapkan reformasi birokrasi. Selain itu, internalisasi reformasi birokrasi di tingkat Pemda juga diupayakan melalui pilot project bagi 33 proivinsi, 33 kabupaten, dan 33 kota. (04/tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
