JAKARTA: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai masih banyak persoalan mendasar sektor kelautan dan perikanan yang belum dituntaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.
Plt Sekjen Kiara Abdul Halim mengatakan UU tentang Perikanan secara jelas memandatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengelola sumber daya perikanan mulai dari perkara pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran (hulu-hilir).
"Dalam konteks itu, dapat dipastikan Menteri Kelautan dan Perikanan tidak memfasilitasi para nelayan tangkap secara berkelanjutan," ujarnya kepada Bisnis hari ini.
Dia menuturkan berdasarkan pantauan langsung oleh Kiara di Langkat Sumatera Utara, Ujung Pangkah-Gresik Jawa Timur, Tarakan dan Balikpapan Kalimantan Timur, Ciamis Jawa Barat, dan Surabaya serta berbagai daerah basis nelayan lainnya, menunjukkan masih banyak persoalan nelayan yang belum diselesaikan oleh pemerintah.
Menurutnya, beberapa persoalan mendasar itu meliputi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belum berjalan dengan baik, nelayan belum dapat mengakses modal untuk melaut, nelayan belum bebas dari pungutan perikanan (pra produksi), asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan kerja.
Persoalan lain yang dihadapi nelayan, katanya, belum dibentuk pengolahan ikan dengan melibatkan perempuan nelayan dan koperasi, persoalan label halal, dan ketidakmampuan nelayan dalam memenuhi standard kesehatan. "Ini semua harus diselesaikan oleh Menteria Kelautan dan Perikanan."
Abdul memamparkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, maka sudah seharusnya penyelesaian persoalan nelayan segera dilakukan. "Karena Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan penyelenggara negarayang membawahi urusan kelautan dan perikanan."
Dia menambahkan jika ada political will dari pemerintah, maka persoalan nelayan dapat segera diselesaikan. "Persoalannya tidak muncul secara sungguh-sungguh di level perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan. Apalagi dari tahun ke tahun anggaran KKP terus naik."
Di sisi lain, Kiara bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung dan Komunitas Babel Cinta Laut menggelar aksi investigasi bawah laut dan pulihkan terumbu karang Indonesia di Pulau Bangka serta mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menghentikan pembahasan RPP Pengelolaan Limbah B3 dan Dumping, karena bertentangan dengan semangat untuk melestarikan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
