CETAK BIRU LOGISTIK milik pemerintah belum menjawab persoalan

JAKARTA: LP3E Kadin menilai cetak biru Sislognas yang dirancang pemerintah belum mampu menjawab persoalan logistik di Tanah Air karena solusi  yang ditawarkan belum menjamin peningkatan daya saing
| 23 April 2012 13:30 WIB

JAKARTA: LP3E Kadin menilai cetak biru Sislognas yang dirancang pemerintah belum mampu menjawab persoalan logistik di Tanah Air karena solusi  yang ditawarkan belum menjamin peningkatan daya saing

 

“Cetak biru Sislognas (Sistem Logistik Nasional) ternyata  belum dapat menjawab persoalan logistik nasional yang mendasar dan komplek. Masih (berupa) tataran konsep,” ujar Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana kepada Bisnis, Senin 23 April 2012.

 

Menurut Ina, tingginya biaya logistik dan lamanya waktu kirim menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk-produk Indonesia.

 

Hal itu terjadi karena sejumlah prasarana logistik masih konvensional, seperti jalan, pelabuhan, dan hubungan antarmoda, serta belum terbangunnya konektivitas antarlokasi.

 

“Mayoritas menggunakan angkutan darat yang lebih mahal dari angkutan laut,” katanya.

 

Faktor lain yang menyebabkan biaya logistik tinggi, lanjut Ina, a.l. teknologi informasi dan komunikasi yang kurang mendukung dalam proses pemantauan arus barang antarwilayah, ongkos pengadaan alat angkut truk dan kapal laut yang tinggi karena pajak dan suku bunga, serta regulasi logistik yang tidak terpadu.

 

“(Selain itu) kompetensi SDM logistik yang rendah, banyaknya jumlah dokumen yang perlu dipersiapkan dan butuh waktu pada NSW (National Single Window), dan armada yang tidak layak tetap beroperasi,” tuturnya.

 

Untuk itu, Ina merekomendasikan sejumlah hal menyangkut pembenahan infrastruktur dan  konektivitas.

 

Menurutnya, perlu reevaluasi sejumlah hal yang selama ini menjadi beban    biaya logistic, a.l. biaya antrian ke pelabuhan, biaya sewa gudang, rumitnya perijinan kepengurusan di pabean.

 

Laporan World Economic Forum (WEF) 2009-2012 menempatkan Indonesia di urutan ke 82 dari 134 negara untuk kualitas infrastruktur, jauh di bawah Malaysia yang menempati peringkatr 23.

 

Jenis kualitas infrastruktur yang memiliki peringkat terendah adalah kualitas infrastruktur pelabuhan yang berada pada peringkat 103 atau turun dari 95 (2009-2010) dan 96 (2010-2011).

 

Kualitas pasokan listrik juga mengalami penurunan peringkat sejak 2009-2010, yaitu menempati urutan 96, menjadi peringkat 97 dan 98 di 2011-2012.  (Bsi)

Tag :
Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top