JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan dapat mencairkan alokasi dana sisa anggaran lebih (SAL) senilai Rp12,29 triliun bulan depan, menyusul saat ini proses lelang proyek yang didanai dari anggaran tersebut sudah dilaksanakan.
Kepala Biro Perencanaan dan Pinjaman Luarnegeri Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjayanto mengatakan proses pencairan dana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan finalisasi pelaksanaan lelang.
“Kita harapkan bulan depan sudah ada penandatanganan kontrak dengan pemenang, dan bisa dimulai pencairannya,” ujarnya di Jakarta hari ini.
Saat ini, katanya, mereka sedang berupa mempercepat proses agar pelaksanaan konstuksi pembangunan bisa disegerakan dan bisa dituntaskan pada akhir tahun sesuai rencana. Adapun kegiatan proyek yang diprioritaskan yakni penanganan jalan di wilayah Timur terutama Papua.
Untuk peningkatan dan percepatan anggaran, mereka juga tengah menyelesaikan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), paska adanya pengurangan dan penambahan anggaran 2012, karena penyesuaian rencana kenaikan bahan bakar minyak tahun ini.
“Revisi nantinya akan dibahas lagi dengan DPR kemudian disahkan. Tapi secara umum pelaksanaan kegiatan dengan anggaran itu sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya,” tambahnya.
Dia menjelaskan berdasarkan revisi anggaran 2012, ditetapkan anggaran di Kementerian PU dipotong sebesar Rp1,03 triliun sebagai kompensasi kenaikan BBM. Namun, Kementerian tersebut mendapat alokasi tambahan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp12,29 triliun tahun ini.
Anggaran tersebut, akan diprioritaskan untuk lima pembangunan infrastruktur di PU, menyusul instruksi Presiden tentang pemanfataan SAL tersebut.
Lima kegiatan itu yakni pembangunan pertumbuhan di enam provinsi Indonesia Timur senilai Rp7,39 triliun, peningakatan ketahanan pangan di daerah lumbung beras Rp1,62 triliun, mendukung koridor ekonomi nasional dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia senilai Rp1,12 triliun.
Selanjutnya yakni pembangunan infrastruktur perbatasan untuk perbaikan jalan senilai Rp1,1 triliun, dan terakhir untuk mitigasi bencana di pulau Jawa terutama Pantura senilai Rp1,06 triliun.
Sementara itu, Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta Bappenas Bastari Pandji Indra mengatakan pembangunan wilayah Timur Indonesia berpotensi cukup besar untuk didanai dengan pola public private partnership.
Hal tersebut, katanya, menyusul saat ini rencana pemerintah untuk mengembangkan wilayah Timur dengan pelaksanaan Program Masterplan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Untuk peningkatan minat, menurutnya, pemerintah perlu memberikan stimulus berupa pemberian dukungan dana pemerintah ataupun berupa viability gap funding, yang kemungkinan besar dapat mempercepat proses pembangunan di kawasan Timur tersebut.
“Kawasan ini cukup potensial digarap, asal ada stimulus buat swasta, dan juga dukungan berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung dari pemerintah,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian PU, kebutuhan anggaran infrastruktur kawasan Timur Indonesia pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp38 triliun. Kebutuhan itu, ditujukan untuk pembangunan penanganan jalan, irigasi dan infrastruktur lainnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
