JAKARTA: Kementerian Perumahan Rakyat, Kemenakertrans dan PT Jamsostek menandatangani nota kerja sama penyediaan perumahan pekerja/buruh di lingkungan perumahan baru dengan teknologi tepat guna.
Program itu menyiapkan sedikitnya 200.000 unit rumah untuk pekerja/buruh, dan sekitar 200.000 unit rumah lainnya untuk pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah dan rakyat kecil.
Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah berupaya untuk menyediakan kebutuhan dasar para pekerja/buruh, selain regulasi tentang perbaikan upah.
"Memang belum dapat disediakan rumah yang layak untuk semua pekerja di Tanah Air, tapi setidaknya pemerintah berupaya memberikan kebutuhan dasar itu," ujarnya di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman hari ini.
Menpera Djan Faridz menuturkan nota kesepahaman ini sebagai satu perwujudan koordinasi lembaga pemerintah dalam penyediaan perumahan umum bagi pekerja/buruh di lingkungan perumahan baru.
Selain itu, lanjutnya, program ini untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan dengan kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan dengan harga jual terjangkau guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pada prinsipnya serikat pekerja/serikat buruh menyambut baik program tersebut.
Hal itu dikarenakan pengadaan perumahan bagi pekerja/buruh, pegawai kecil, dan rakyat tidak mampu adalah kewajiban pemerintah dengan memberikan subsidi yang diambil dari APBN.
Bahkan, lanjut Said, selain rumah, pemerintah juga wajib memberikan subsidi untuk pendidikan, ongkos transportasi, jaminan kesehatan bagi buruh.
"Selama ini tidak ada satu rupiah pun buruh yang mendapatkan subsidi. Bandingkan dengan petani yang mendapat subsidi pupuk dan nelayan subsidi solar," jelasnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
