JAKARTA: Fraksi PDIP menilai rencana pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan di atas 1.500 CC mencerminkan kebingungan dalam memilih alternatif kebijakan di bidang migas.
Anggota Kelompok Fraksi (Poksi) PDIP dari Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan bahwa sebenarnya Pemerintah bisa saja tidak melaksanakan program pembatasan itu apabila mau merealokasi dana Rp30,5 triliun. Dana sebesar itu menurut rencana disiapkan untuk program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai konsekuensi atas kenaikkan harga BBM.
Seperti diketahui, BLSM hanya akan dilaksanakan apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan, dan belum akan terjadi hingga beberapa bulan mendatang.
"Jadi bisa saja diambil Rp 10,5 Triliun dari uang BLSM Rp 30,5 triliun itu untuk menutupi konsumsi kenaikan pemakaian BBM yang diasumsikan naik 3 juta kiloliter. Jadi dana BLSM itu bisa menutupinya," kata Dolfie pada satu konferensi pers hari ini di ruang Fraksi PDIP Gedung DPR.
Dia menyatakan Pemerintah bersikap sangat aneh karena justru memilih untuk memaksa masyarakat golongan tertentu untuk menggunakan Pertamax dan tanpa pilihan alternatif.
Padahal, lanjutnya, Pemerintah juga bisa melaksanakan solusi alternatif lainnya yakni mengkonversi penggunaan BBM ke bahan bakar Gas (BBG) yang harganya lebih murah.
"Pemerintah hanya perlu membangun stasiun pengisian gas di SPBU-SPBU milik Pertamina," kata Dolfie.
Dia menambahkan bahwa dalam APBN sendiri disediakan dana sekitar Rp2 trilliun untuk program konversi BBM ke BBG itu. Apabila harga pembangunan satu stasiun pengisian gas per-SPBU adalah Rp2 miliar, ujarnya, maka dengan dana Rp2 triliun itu sudah bisa membangun stasiun gas di 100 SPBU milik Pertamina.
Sementara Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Daryatmo Mardiyanto menjelaskan bahwa kebingungan pemerintah itu dilatarbelakangi asumsi bahwa penggunaan BBM bersubsidi akan meningkat menjadi 43 juta kiloliter. Angka itu meningkat sebesar 3 juta kiloliter dari asumsi di APBN Perubahan 2012 yang menyantumkan asumsi 40 juta kiloliter BBM bersubsidi.
“Perbedaan 3 juta kiloliter itu berarti menambah angka subsidi sebesar Rp 10,5 triliun, dan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan 1500 CC ke atas dianggap sebagai solusi,” ujarnya.
Dia menyebutkan masalah utama bukan saja soal pembatasan BBM, namun soal kesiapan pemerintah dan Pertamina untuk melaksanakan pembatasan itu.
Dengan program pembatasan BBM bersubsidi, katanya, ada tendensi memaksa kelompok tertentu memakai pertamax. Padahal, kalau konversi ke gas dilaksanakan, sebenarnya pemerintah bisa memberi masyarakat pilihan akan bahan bakar yang digunakan. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
