Arab Saudi minta moratorium TKI dicabut

DENPASAR: Sejumlah pengusaha asal Arab Saudi yang tergabung dalam Council of Saudi Chamber meminta kepada pemerintah dan pengusaha Indonesia untuk segera mencabut penghentian sementara pengiriman tenaga kerja asal Indonesia.Direktur Eksekutif bidang
Matroji
Matroji - Bisnis.com 23 April 2012  |  15:01 WIB

DENPASAR: Sejumlah pengusaha asal Arab Saudi yang tergabung dalam Council of Saudi Chamber meminta kepada pemerintah dan pengusaha Indonesia untuk segera mencabut penghentian sementara pengiriman tenaga kerja asal Indonesia.Direktur Eksekutif bidang Luar Negeri Council of Saudi Chamber Khalil Al-Affra meminta penerusan kerja sama pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan Arab Saudi. Permintaan itu difokuskan untuk membina hubungan baik yang selama ini terjalin antar kedua negara.“Pengusaha Arab Saudi sangat berharap moratorium atau penghentian segera dicabut,” katanya saat menghadiri Business Meeting dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kamar Dagang dan Industri di Kuta Kabupaten Badung, hari ini, Senin 23 April 2012.Pada pertemuan bisnis yang juga dihadiri oleh pejabat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pengusaha Arab bersedia merumuskan berbagai ketentuan untuk mencabut status moratorium.Rizal Affandi Lukman, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menganggapi pola pengiriman akan segera dibahas dengan sejumlah pemangku kepentingan pengiriman TKI, termasuk BNP2TKI.“Mereka meminta agar pekerja disana, terutama untuk melayani turis umroh, banyak disumbang oleh Indonesia,” katanya. Saat ini, untuk melayani turis umroh mereka banyak memakai pekerja asing yang berasal dari Filipina.Berdasarkan data remitansi PT Bank BNI Persero Tbk pada 2011 terdapat sebanyak 1.044.000 slip atau lebih banyak jika dibandingkan dengan 2010 yang hanya 957.743 slip. Seluruh slip pada 2011 tercatat dengan nominal Rp5,8 triliun. Adapun pada 2010 hanya mencatat Rp5,6 triliun.Menanggapi kelangsungan pengiriman TKI, Rudy Rajab Wakil Ketua Komite Tetap Kadin bidang Timur Tengah dan OKI, mengatakan pemerintah perlu kembali mengkaji moratorium. Perlu adanya desain tanggapan perlindungan secara menyeluruh untuk TKI.Selama ini, lanjutnya, pemerintah masih setengah hati menanggapi pelaporan TKI yang berada di lokasi penempatan kerja. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan standardisasi yang matang sebagai persyaratan menjadi TKI. (21/Bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top