JAKARTA: PT Kereta Api Indonesia mengklaim telah terjadi tabrakan regulasi soal PSO kereta rel listrik (KRL) ekonomi, sehingga jumlah kursi yang dibiayai pemerintah berkurang 2,56 juta tempat duduk akibatnya ada dana PSO 2011 yang dinyatakan tidak terserap seluruhnyaDalam kontrak pulic service obligation (PSO) atau subsidi pelayanan publik dari pemerintah kepada PT KAI untuk pengoperasian KRL ekonomi 2011 disebutkan tempat duduk yang dibiayai sebanyak 60,17 juta, sedangkan realisasinya hanya 57,6 juta, sehingga ada selisih 2,56 juta lebih sedikit dari kontrak.Humas PT KAI Sugeng Priyono mengatakan selisih jumlah tempat duduk yang direalisaskan ini lebih kecil ketimbang kontrak karena adanya tabrakan regulasi yakni tentang Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka).Telah terjadi perubahan Gapeka 2010 menjadi Gapeka 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perkeretaapian tentang Gapeka tahun 2011 No: KA.407/SK.102/DJKA/10/2011 yang salah satu pasalnya menyatakan mencabut Gapeka 2010, dan peraturan ini mulai berlaku 1 Desember 2011 khusus untuk KRL. Perubahan Gapeka itu diterjemahkan dengan diterapkannya sistem loopline KRL Jabodetabek.“Perubahan Gapeka ini yang mulai berlaku 1 Desember 2011 menimbulkan kerugian bagi PT KAI karena kontrak PSO 2011 mengunakan Gapeka 2010,” tutur Sugeng kepada Bisnis, Minggu, 22 April 2012.Dampaknya, lanjut Sugeng, perjalanan KRL Ekonomi mulai 1 Desember 2011 tidak dibayarkan. Hal ini menunjukkan terjadi tabrakan regulasi, bila tetap menjalankan KRL Ekonomi sesuai kontrak PSO 2011 akan melanggar Gapeka 2011, tetapi bila menjalankan sesuai Gapeka 2011 menjadikannya tidak sesuai dengan kontrak PSO 2011, maka PSO nya tidak dibayarkan."Inilah yang terjadi yakni ada 2,56 juta tempat duduk KRL Ekonomi yang berkurang dari kontrak, sehingga dinyatakan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan bahwa dana PSO 2011 tidak terserap seluruhnya, ” ucap Sugeng.Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan dana PSO 2011 tiudak terserap Rp16,2 miliar, seharusnya diberikan Rp639,6 miliar menjadi Rp623,4 miliar.Sugeng menjelaskan tidak terserapnya seluruh dana PSO 2011 ini karena terjadi kekurangan frekuensi dibandingkan dengan kontraknya sehingga menyebabkan pengurangan pembayaran. Pengurangan perjalanan kereta api ini sendiri disebabkan sejumlah hal seperti untuk menghindari keributan suporter sepak bola, gangguan alam seperti longsor terhadap jalur kereta api, gangguan prasarana seperti listrik aliran atas untuk KRL, gangguan sarana karena usia sarana yang sudah tua, dan perubahan Gapeka 2010 menjadi Gapeka 2011 untuk KRL Jabodetabek.Soal pernyataan Dirjen Perkeretaapian tentang kereta ekonomi dijadikan kereta aling-aling untuk kereta api eksekutif, Sugeng tidak membantah, memang sempat terjadi demikian. Menurutnya, kereta ekonomi atau K3 sebagai kereta aling-aling saat ini sebagian menggunakan kereta yang status kepemilikannya milik PT KAI yang sudah di PMA-kan (penyertaan modal negara).“Karena K3 sudah menjadi milik KAI, penggunaannya menurut kaidah korporasi. Penggunaan K3 sebagai kereta aling-aling adalah untuk meningkatkan keselamatan,” tutur Sugeng.Tundjung sebelumnya mengatakan pada tahun lalu Kemenhub mengaudit ke lapangan untuk mengawasi penggunaan dana PSO untuk KA Ekonomi, ternyata ditemukan gerbong KA Ekonomi dipakai untuk sebagai kereta aling-aling KA Eksekutif.“Inikan tidak benar, karena operasional KA ekonomi disubsidi pemerintah, dan harus digunakan sesuai peruntukkannya," kata Tundjung. (faa)
>> BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
+ Berita Utama BISNIS INDONESIA HARI INI
+ Suzuki ERTIGA bikin AVANZA dan GRAND LIVINA GALAU!
+ MEGA CAPITAL to raise SUKUK RETAIL
+ MARKET MOVING: United Tractors eyes to work mine mouth power project in Riau
+ LEE WESTWOOD Juarai Golf CIMB-NIAGA Indonesia Master
+ WADUH, ada Bentrok BRIMOB lawan KOSTRAD
+ Mobil Serempetan, RIO HARYANTO gagal di GP2 Bahrain
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
