JAKARTA: Rencana pembangunan industri penyulingan minyak bumi terintegrasi di Tuban dan Balongan terhambat negosiasi insentif fiskal yang berlarut-larut.
Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan pemerintah masih mengkaji pemberian insentif tambahan bagi rencana kerjasama pembangunan 2 proyek refinary tersebut.
“Masih diperlukan waktu untuk memperbaiki studi kelaikan yang sedang dibuat Pertamina. Setelah lengkap, baru akan dirapatkan lagi oleh Wakil Presiden dengan menteri-menteri terkait,” katanya hari ini.
Kompleks penyulingan minyak bumi Balongan adalah rencana kerjasama investasi Pertamina dan Kuwait Petroleum Company, sedangkan kilang minyak bumi Tuban merupakan kerjasama antara BUMN tersebut dengan Saudi Aramco.
Realisasi pendirian masing-masing pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan investasi senilai US$8—10 miliar.
Hidayat mengungkapkan sampai saat ini pemerintah dan Pertamina belum mencapai titik temu dengan KPC dalam perundingan terkait 4—5 permintaan perusahaan Timur Tengah tersebut.
“[insentif tambahan] yang diminta kemarin sudah dinegosiasi oleh biro Pertamina di Dubai dan sudah banyak kemajuan. Tinggal 4—5 hal lagi, [semuanya] negotiable,” kata Menperin.
Vice President Corporate Communication Pertamina M. Harun mengatakan realisasi pembangunan kilang minyak di Tuban dan Balongan tergantung keputusan pemerintah.
“Semua bisa langsung jalan jika insentif fiskal yang diminta diberikan pemerintah. Sekarang tergantung posisi pemerintah,” katanya.
Dia mengatakan pembangunan 2 kilang tersebut penting untuk mencapai keinginan pemerintah menghentikan impor BBM pada 2018, serta membentuk industri migas dan petrokimia yang terintegrasi.
KPC dan Aramco, jelasnya, masing-masing bersedia menjamin pasokan minyak mentah sebanyak 300.000 barel per hari untuk diolah di Indonesia.
Harun memaparkan saat ini impor BBM Indonesia mencapai 550.000 barel per hari dan akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
