BANDUNG: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong kepemilikan saham daerah di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ciremai dan diharapkan berpartisipasi mengelola dengan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD).Achmad Fadillah, Kepala Seksi Pengelolaan Hulu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jabar mengatakan kabupaten yang berada di lokasi PLTP seperti Kuningan dan Majalengka akan diberikan peran yang lebih besar dalam pengelolaan proyek yang memiliki potensi panas bumi sebesar 235 megawatt tersebut.“Bentuknya nanti penyertaan saham di kisaran 10%, dan membentuk BUMD khusus agar terlibat langsung dalam pengelolaannya,” katanya kepada Bisnis, hari ini.Berdasarkan prediksi hasil survey akhir melalui penyelidikan geofisika, analisis geokimia dan magneto teluric (MT) menunjukkan Gunung Ciremai memiliki potensi panas bumi sebesar 235 megawatt electric (Mwe). Sedangkan yang akan dimanfaatkan sebesar 110 Mwe.Sumber panas bumi Ciremai terdapat di tiga titik yakni di Sangkanhurip dengan prospek geotermal berada pada aktivitas vulkanik aktif dan instrusi andesit pada batuan sedimen tersier, potensinya seluas 10 km persegi dengan temperatur reservoir sekitar 210 derajat celcius dan bisa dimanfaatkan sebesar 25 MWe.Potensi prospek di Pejambon temperatur reservoir sekitar 210 derajat celcius dengan luas sekitar 20 km persegi dan bisa dimanfaatkan tenaga listriknya sebesar 135 MWe. Selain itu, potensi terduga di Desa Ciniru Kec. Jalaksana sebesar 75 MWe.Pemenang lelang proyek pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ciremai mengerucut pada PT Jasa Daya Chevron (PT JDC). Saat ini pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengonsultasikan dengan pusat soal penawaran harga jual pihak pemenang pada Perusahaan Listrik Negara (PLN).Achmad menjelaskan penyertaan saham bisa dilakukan karena proyek tersebut belum memasuki tahap eksplorasi. Menurutnya, saat ini sudah bukan masanya lagi daerah mengandalkan bagi hasil tanpa ikut berpartisipasi.“Daerah harus melihat proyek ini dalam konteks bisnis. Kalau mau sharing saham, harus sesuai berapa punya kemampuannya. Karena (Chevron) perusahaan besar yang memiliki kalkulasi ekonomi sangat baik,” katanya.Menurut dia, usulan itu sudah disampaikan sejak awal pada saat proses tender hendak dimulai. “Mereka pada dasarnya tidak ada yang keberatan, asal konteksnya bisnis,” katanya.Penyertaan saham model tersebut pernah dilakukan BUMD Jabar pada 2008 lewat PT Jasa Sarana. “Kami belajar dari pengalaman pada waktu itu. Sekarang Pemprov Jabar mengakomodasi keinginan daerah yang ingin melakukan hal yang sama,” katanya.Dia menambahkan skenario ESDM Jabar diantaranya BUMD bergabung membuat entitas perusahaan baru di lokasi-lokasi eksplorasi. “Daerah silahkan bergabung membentuk entitas baru untuk mengelola,” katanya.Selain upaya pemberdayaan ekonomi daerah yang ingin ditonjolkan, keterlibatan daerah juga diharapkan menjadi perpanjangan tangan untuk mengelola lingkungan eksplorasi. Menurut dia, biasanya jika daerah tidak terlibat dalam kepemilikan saham, pemenang yang sudah mengantongi keuntungan dan balik modal dari eksplorasi cenderung tidak terlalu peduli dengan kondisi lingkungan setelah proyek tersebut berhenti.“Bagaimana kalau kontrak mereka habis? Bagaimana kalau potensi sudah menurun mereka tidak berminat melanjutkan? Siapa yang peduli? Jangan sampai daerah terlibat hanya untuk mendapat dividen, tapi lebih tanggung jawab lingkungan hidup setelah eksplorasi itu berhenti,” kata Achmad.Kuningan minta 10%Dihubungi terpisah, Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda mengaku daerahnya siap jika diminta menyertakan saham dalam proyek PLTP Ciremai. “Memang daerah harus dilibatkan. Kalau tidak ada sharing untuk Kuningan, tentu sudah saya tolak proyek panas bumi ini,” katanya.Menurut Aang, Kuningan butuh terobosan seperti kepemilikan saham dalam proyek-proyek besar. “Kuningan daerahnya kecil, jadi sumber-sumber pendapatan asli daerahnya ditargetkan ke depan salah satunya dari panas bumi,” paparnya.Dia mengharapkan kepemilikan saham 10% bisa diperoleh Pemkab Kuningan. Saat ini, katanya, pihaknya menunggu pemenang PLTP segera diumumkan.“Persoalan di lapangan seperti pembebasan lahan sudah selesai. Kami harus mengikuti proses birokrasi yang kadang-kadang tidak tepat (waktu). Di Kuningan sendiri sudah tidak ada masalah,” ujarnya. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
