JAKARTA: BPK meminta pemerintah menambah 2.000 auditor untuk mengoptimalkan kinerja pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggota IV BPK Ali Masykur Musa mengatakan saat ini lembaga mengalami kekurangan jumlah auditor untuk memeriksa APBN. Untuk itu, dia mengusulkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah jumlah tenaga ahli audit. "Dengan kapasitas yang kita kelola ratusan triliun, mungkin butuh 2.000 auditor lagi, sehingga coverage untuk memeriksa bisa dilakukan," ujar Ali, Kamis, 12 April 2012. Dia mencontohkan tenaga pemeriksa di bidang pertambangan hanya 60 auditor, sementara komponen terperiksa mencapai ribuan lembaga. Hal ini menjadi hambatan dalam melakukan proses pemeriksaan. Sebenarnya, lanjut dia, BPK sudah menggunakan fasilitas electronic audit atau e-audit, tetapi tentu belum cukup menopang beban pemeriksaan seluruh kegiatan. BPK menyatakan program Sinergi Nasional Sistem Informasi atau e-audit baru diimplementasikan oleh 24 entitas pemerintah termasuk delapan kementerian. Padahal terdapat 1061 entitas yang telah menandatangani nota kesepahaman program tersebut. Sekjen BPK Hendar Ristriawan membenarkan adanya kekurangan tenaga kerja auditor di lembaga pemeriksa independen tersebut. Tenaga audit yang kini hanya sekitar 3.000 orang masih belum cukup banyak untuk memeriksa seluruh pengelolaan anggaran negara. "Jumlah auditor sekarang sekitar 3.000 orang, kinerja kami sudah optimal, tapi dengan jumlah segitu masih kurang," ujarnya. (01/tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
