JAKARTA: Para pengusaha menginginkan adanya transaksi perdagangan ekspor dan impor yang seimbang antara Indonesia dengan China dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA).
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai defisitnya neraca perdagangan negara-negara Asean dengan China bisa diimbangi melalui peningkatan investasi negara itu.
“Perdagangan [China ke Asean] meningkat tajam, tetapi investasinya tidak. Harus mendorong pemerintah dan pengusaha China untuk mengimbangi perdagangan yang meningkat dengan investasi ke sini,” katanya hari ini.
Suryo menuturkan saat ini investasi China ke Asean sekitar 5% dari total investasi ke negara-negara Asean.
“China sebaiknya meningkatkan investasi ke Asean, jangan hanya membanjiri produk-produknya ke Asean. Saya juga mendengar banyak penyelundupan. Renegosiasi ulang ini kan ada karena ketimpangan di perdagangan yang terjadi,” katanya.
Pada Januari-Februari 2012, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China mencapai US$1,47 miliar, atau jauh melebar dibandingkan dengan Januari-Februari 2011 sebesar US$982 juta.
Dalam dua bulan pertama tahun ini, ekspor nonmigas Indonesia ke China sebesar US$2,9 miliar sementara itu impor dari China mencapai hampir dua kali lipat yakni US$4,4 miliar.
Ketua Umum Asosiasi Merek Indonesia (AMIN) Putri Wardhani mengatakan pemerintah perlu menyadari besarnya pasar yang dimiliki Indonesia, sehingga jangan hanya menjadi tujuan ekspor produk-produk China tanpa bisa mengembangkan ekspor ke negara itu.
“Indonesia adalah negara terbesar kedua setelah China dalam ACFTA. Setelah mengalami lebih dari 2 tahun pemberlakuan ACFTA, banyak catatan yang perlu dirembukkan kembali diantara negara peserta. Ketidaksetaraan manfaat perlu direnegosiasikan,” jelasnya.
Putri, yang merupakan pewaris perusahaan kosmetik PT Mustika Ratu, menuturkan pemerintah harus secara tegas memilah produk-produk apa saja yang bisa masuk ke Indonesia.
“Misalnya, produk-produk barang jadi yang berteknologi tinggi dan berharga premium bisa diijinkan importasinya karena tidak berkompetisi langsung dengan produk lokal sehingga tidak mematikan industri nasional,” jelasnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
