INDUSTRI KERUPUK kesulitan bahan kulit kerbau & sapi

 
Muhammad Sarwani
Muhammad Sarwani - Bisnis.com 11 April 2012  |  21:08 WIB

 

JAKARTA: Koperasi Wanita Mandiri dari Garut, Jawa Barat meminta bantuan pemerintah untuk mencari solusi terbaik guna menanggulangi kekurangan pasokan bahan baku produksi mereka, yakni kerupuk kulit yang terbuat dari kulit kerbau dan sapi.
 
Nurjanah, Ketua Koperasi Wanita (Kopwan) Mandiri Garut, menjelaskan dari sekitar 120 anggotanya kaum perempuan, sekitar 80% memiliki usaha atau sebagai produsen kerupuk kulit. Mereka terdiri dari beberapa sentra-sentra.
 
”Skala usaha anggota kami memang rata-rata industri rumah tangga, akan tetapi kami masih kekurangan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pasa di Jawa Barat dan sekitarnya,”ujarnya kepada Bisnis hari ini.
 
Menurut dia, bahan baku kulit kerbau selama ini mayoritas memang didatangkan dari luar pulau Jawa. Kerbau sulit ditemukan di pulau Jawa, apalagi di Garut. Oleh karena itu Kopwan Mandiri secara khusus mengunjungi Kantor Kementerian Koperasi dan UKM untuk menemukan solusi mereka.
 
Satu perajin untuk sepekan menghasilkan kerupuk kulit sebanyak 100 kg, atau setara dengan sekitar 800 bungkus. Jika 80% dari 120 anggota Kopwan Mandiri memproduksi kapasitas yang sama, sebulan menghasilkan sedikitnya 3,6 juta kg.
 
Satu bungkus kerupuk kulit kerbau dijual senilai Rp6.500. Biaya produksi dengan bahan baku sekitar Rp3,2 juta per minggu. Dengan demikian industri kaum wanita ini masih menguntungkan, karena margin-nya sekitar Rp 4 juta per produksi atau sepekan.
 
Untuk menutupi kekurangan pasokan, Kopwan MAndiri masih mempunyai produk unggulan lain dengan komoditas sama, yakni kerupuk kulit dari sapi yang disebut drogdog. Meski harga jualnya sama, namun kerenyahan kerupuk kulit kerbau masih ungggul.
 
Choirul Djamhari, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM yang menerima pengurus Kopwan Mandiri Garut, mengatakan untuk sementara baru bisa memberi solusi terhadap kebutuhan kedua, yakni Hak atas kekayaan intelektual (HKI) atau merk paten perdagangan.
 
”Kami harus melakukan pendekatan secraa khusus untuk mencari detail permasalahan sekaligus mencari solusinya. Kendala yang dialami Kopwan Mandiri tidak bisa selesai hanya dengan wacana. Apalagi yang mereka perlukan adalah bahan baku,” ujarnya.
 
Mengenai keperluan HKI, dia berjanji secepatnya menyelesaikan permintaan Kopwan tersebut, karena Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai program fasilitasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan HKI. (sut)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top