INDUSTRI KEHUTANAN: Isu kehutanan masuk pilar ekonomi hijau

 
Gajah Kusumo
Gajah Kusumo - Bisnis.com 04 April 2012  |  21:17 WIB

 

 

JAKARTA: Kementerian Kehutanan akan mengupayakan sejumlah isu kehutanan menjadi salah satu pilar ekonomi hijau yang kini tengah dibahas oleh United Nations of Environmental Programe (UNEP)

 

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan tidak masuknya isu kehutanan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan seperti yang dicetuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Jeneiro, Brazil pada 1992 menjadi salah satu sebab terjadinya kerusakan lingkungan di sejumlah negara.

 

“Oleh karena itu, kami mengharapkan konsep ekonomi hijau lebih menekankan pentingnya prinsip kelestarian dalam proses produksi dan konsumsi sumber daya hutan,” ujarnya, Rabu, 4 April 2012.

 

Menurutnya, sektor kehutanan akan berkontribusi menyeimbangkan fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial lingkungan. Kegiatan ekonomi hijau di sketor kehutanan akan memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Ekonomi hijau masih terus dibahas. Persoalannya, sektor kehutanan tidak masuk dalam tujuh konsep yang diprioritaskan UNEP.”

 

Ekonomi hijau yang dibahas UNEP memang lebih mengedepankan pengembangan kota lestari, energi, pangan, pekerjaan, kelautan, air dan sanitasi. Perspektif ekonomi hijau lebih diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang mendukung praktik ekonomi yang berkelanjutan. “Kalaupun tidak jadi bagian dari ekonomi hijau UNEP, kita akan tetap mendorong investasi hijau di Indonesia.”

 

Kementerian Kehutanan, ungkap Hadi, akan menuntaskan pengembangan hutan-hutan tanaman industri seluas 500.000 hektar per tahun yang dapat dikelola sebagai sumber tanaman pangan dan energi terbarukan.

 

Pemerintah melalui perusahaan BUMN kehutanan akan melakukan divestasi terhadap sejumlah perusahaan yang mengantongi izin Hak pengusahaan Hutan (HPH) dan HTI yang belakangan mati suri akibat kebijakan otonomi dan kekurangan modal.

 

Hadi mencatat hingga kini terdapat 179 dari 285 unit industri pemilik izin HPH yang tidak aktif mengelola kawasan hutan. Selain itu, divestasi juga akan membantu 175 perusahaan HTI yang kekurangan modal akibat tidak dapat mengoptimalkan dana reboisasi.

 

“Kalau divestasi melalui BUMN menemui jalan buntu, kami akan tawarkan ke investor baru,” jelasnya.

 

Pemerhati Lingkungan sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim mengungkapkan kegagalan pengembangan ekonomi keberlanjutan KTT Bumi seharusnya menjadi pelajaran serius bagi sejumlah pemangku kepentingan baik di negara-negara maju maupun berkembang.(msb)

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Surya Mahendra Saputra

Editor : Novita Sari Simamora

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top