TANAMAN NON-KAYU: Swasta diberi peluang garap lahan kritis

 
Gajah Kusumo | 04 April 2012 16:56 WIB

 

JAKARTA: Kementerian Kehutanan membuka peluang kepada swasta yang ingin berinvestasi mengembangkan hasil hutan bukan kayu dengan mengalokasikan lahan kritis seluas 500.000 hektar setiap tahun.
 
Sumarto, Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan, mengungkapkan investasi hasil hutan bukan kayu yang dapat dikembangkan swasta seperti pangan, energi, wisata alam, sampai bahan baku konvensional yakni sutera, gaharu dan gondorukem.
 
Tanaman pangan dan energi terbarukan akan lebih diprioritaskan untuk mengganti lahan kritis di Indonesia yang sudah mencapai 6,39 juta ha. Melalui program itu,   Kemenhut akan membantu merealisasikan target swasembada pangan dan pembatasan penggunaan energi fosil.
 
Menurut Sumarto, pihaknya akan menyiapkan sejumlah langkah untuk memanjakan calon investor hasil hutan non kayu. Kemenhut mempermudah perizinan untuk investasi geothermal dan pembangkit listrik mikrohidro. Untuk investasi geothermal, Kemenhut bahkan menjanjikan proses perizinan bisa tuntas dalam waktu tiga bulan.
 
“Sebesar 40% potensi geothermal di dunia ada di Indonesia, dan 70%-nya ada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung,” ujarnya hari ini pada jumpa pers menyambut Indogreen Forestry Expo 2012 yang akan digelar 5—8 April.
 
Selain itu, sambung Sumarto, investasi wisata alam juga akan dipermudah dengan pemangkasan sejumlah jalur birokrasi perizinan. Izin pengusahaan pariwisata alam kini tak membutuhkan rekomendasi dari banyak pihak tapi cukup pertimbangan teknis dari pengelola kawasan konservasi yang dimohon. Durasi izin usaha wisata alam bahkan akan diperpanjang hingga 55 tahun.
 
Menurutnya, investasi di kawasan hutan tidak hanya terbuka bagi investor besar, tapi juga untuk  skala masyarakat. Dia mencontohkan, saat ini ada lebih dari 100 untuk usaha penangkaran ikan Arwana skala rakyat di Kalimantan. 
 
“Potensi tersebut masih bisa dikembangkan mengingat tingginya permintaan akan berbagai jenis keanekaragaman hayati yang kita miliki,” katanya.
 
Potensi berbagai investasi sektor kehutanan tersebut akan ditawarkan dalam pameran Indogreen Forestry Expo 2012 yang berlangsung 5-8 April 2012 di Jakarta Convention Center. Pameran akan diikuti oleh 125 peserta dan ditargetkan dikunjungi lebih dari 17.000 orang. 
 
Sumarto berharap pameran yang bertema Green Growth Economy Toward 2020 itu akan memperkenalkan kategorisasi investasi di sektor kehutanan  yang terdiri atas tiga aspek secara seimbang yakni ekonomi, sosial dan ekologi. 
 
“Investasi ini juga diharapkan menekan deforestasi sehingga menjadi upaya dalam merehabilitasi lahan kritis. Penanaman yang dilakukan saat ini sudah jauh lebih luas ketimbang laju deforestasi yang terjadi,” ujarnya.
 
Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan selain membuka peluang investasi swasta, pengembangan hutan-hutan tanaman industri seluas 500.000 hektar per tahun juga akan dibebankan kepada sejumlah unit industri pemegang izin Hak pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
 
Sayangnya, jumlah pemegang izin HPH dan HTI yang kini masih aktif terus menyusut akibat kebijakan otonomi dan kekurangan modal. Pemerintah melalui perusahaan BUMN kehutanan akan melakukan divestasi terhadap sejumlah perusahaan yang mengantongi izin HPH dan HTI yang belakangan mati suri itu.
 
Hadi mencatat hingga kini terdapat 179 dari 285 unit industri pemilik izin HPH yang tidak aktif mengelola kawasan hutan. Selain itu, divestasi juga akan membantu 175 perusahaan HTI yang kekurangan modal akibat tidak dapat mengoptimalkan dana reboisasi. (sut)

Tag :
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top