JAKARTA: Pemerintah masih mencari cara untuk mengendalikan pemakai BBM bersubsidi agar konsumsi tidak membengkak disebabkan adanya tren beralihnya konsumen Pertamax pada Premium.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kalau pemakai atau pengguna BBM bersubsidi tidak dikendalikan maka akan merugikan bagi masyarakat yang menjadi sasarannya, yaitu masyarakat bawah.
Hanya saja, lanjutnya, mekanisme pengendalian itu belum jelas karena perlu juga mempertimbangkan aspek legal agar tidak melanggar hak warga negara.
"Sementara ini ya kita harus ada pengaturan meskipun dalam APBNP tidak disebutkan pengaturan itu. Namun, tidak mungkin kita tidak melakukan pengaturan sebab kalau tidak diatur nanti jebol. Semua orang pindah menggunakan premium kecuali kalau masyarakat punya kesadaran sendiri,"ujarnya di Istana Presiden, Rabu, 4 April 2012.
Dia mengharapkan mekanisme pengaturan bisa didapatkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama agar BBM bersubsidi bisa disalurkan secara tepat sasaran.
Menurut dia, pemerintah sendiri menganggap kondisi saat ini cukup sulit karena harga minyak mentah sudah menyentuh US$124 per barel.
Sebelumnya, Hatta mengatakan ada peluang orang kaya yang menggunakan mobil mewah beralih dari biasanya memakai pertamax menjadi premium disebabkan disparitas harga yang terlalu jauh pada saat ini.
Dia mengkhatrikan jika tren itu terus dibiarkan akan menambah konsumsi BBM bersubsidi 7 juta hingga 10 juta kilo liter dari alokasi yang sudah ada 40 juta kiloliter.
"Ada peluang itu. Kalo dari UU mereka memiliki hak untuk menggunakan itu. Kita sudah mencoba BBM dinaikkan agar tidak ada migrasi, tapi karena semua mengatakan tidak perlu naik dan APBNP ditetapkan. Maka peluang perpindahan itu besar sekali," ujarnya.(msb)
BACA JUGA:
BISNIS TELEKOMUNIKASI: TELKOM pasang ratusan ribu titik jaringan Internet nirkabel
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
