JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjamin sekalipun kewenangan dan otoritas penaikan harga BBM berada sepenuhnya di tangan pemerintah, tapi akan melakukannya sebagai opsi terakhir.Pemerintah lebih mengedepankan upaya peningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan memperkuat program penghematan anggaran di seluruh lini birokrasi dari pusat hingga ke daerah agar bisa menjaga kelangsungan APBN 2012.Peryataan itu disampikan Kepala Negara dalam sambutan pengantarnya pada Rapat Kabinet Terbatas soal APBNP 2012 yang dihadiri sejumlah menteri bidang perekonomian di Istana Presiden sore ini, Rabu, 4 April 2012.Menurut dia, pemerintah juga berjuang menghindari godaan menambah utang untuk menutupi defisit anggaran karena dinilai hanya akan menjadi beban kemudian hari bagi pemerintahan.Dia mengharapkan langkah untuk mengenjot penerimaan pajak dan penguatan program penghematan bisa mengurangi risiko defisit anggaran akibat lonjakan subsidi harga BBM.Terkait program penghematan itu, kata Presiden, akan diluncurkan pada Mei dengan mengajak lembaga pemerintahan dan dunia usaha untuk menjalankan program penghematan tersebut."Saya ingin bersama semua pihak menyelamatkan perekonomian kita pada tahun ini dan menjaga perekonomian benar-benar sehat," ujarnya.Atas dasar keputusan politik di parlemen soal harga BBM, lanjutnya, pemerintah hanya akan mengambil kewenangan untuk menaikan BBM pada level pilihan terakhir jika memang tidak ada lagi pilihan yang tersedia untuk menyelamatkan APBN.Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah menjaga sepenuhnya stabilitas perekonomian dari goncangan politik agar investasi bisa bergerak dengan cepat pada tahun ini. (tw)
>>BACA JUGA:
- SETGAB: PKS Mundur, lalu menterinya...?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
