JAKARTA: DPR dan pemerintah dinilai kurang peka menyusun skema anggaran kebutuhan transportasi publik, terutama di kawasan perdesaan dan lebih mementingkan proyek pembangunan jalan tol yang berpihak pada pengguna kendaraan pribadi.Peneliti transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan kebijakan ini terlihat dari komitmen Kementerian Keuangan yang mengalokasikan anggaran Rp1,9 triliun kepada PT Jasa Marga Tbk untuk percepatan pembangunan ruas jalan tol Semarang-Solo.Komitemen itu tertuang di dana pendampingan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.“Saat pemerintah kelimpungan ingin menaikkan harga BBM [bahan bakar minyak] yang banyak terkuras untuk kendaraan pribadi, justru pemerintah memberi insentif Rp1,9 triliun kepada Jasa Marga untuk merampungkan ruas Semarang—Solo yang tak layak invetasi,” ujarnya, Rabu 4 maret 2012..Adapun upaya membangun transportasi publik berbasis rel kereta api tak memperoleh porsi perhatian yang sama. “Pemerintah dan DPR tidak berpihak pada transportasi publik,” tambahnya.Menurut Djoko persoalan disharmoni kebijakan pembangunan infrastruktur juga terlihat pada kegagalan pemerintah menyediakan transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat pedesaan.Satu sisi, transportasi pedesaan merupakan urat nadi bagi perekonomian masyarakat desa terutama kaum petani.
“Kalau memang niat mau mensubsidi ya harusnya sediakan sarana transportasi bagi desa, sehingga lalu lintas perdagangan petani menjadi murah,” ujarnya.Adanya pembangunan jalan desa harus disertai kelayakan sarana angkut yang mampu memotong tingginya biaya transportasi masyarakat. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
