JAKARTA: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai pembangunan ekonomi nasional belum berhasil dan merata karena keterlibatan DPR yang terlalu jauh dalam proses politik anggaran.Direktur Eksekutif KPPOD Agung Pambudhi menuturkan idealnya DPR ikut perencanaan anggaran belanja kementerian/ lembaga dan daerah hanya sampai satuan I, tidak sampai ke satuan III seperti saat ini.Hal itu membuat bias tugas dan fungsi wakil rakyat sebagai pengawas pembangunan karena bisa mencampuri eksekusi program.“Keterlibatan DPR terlalu jauh. Sebenarnya cukup sampai satuan I saja,” ujarnya di sela-sela acara International Conference on Alternative Visions for Decentralization in Indonesia, Senin 12 Maret 2012.Karenanya, jika pemerintah sekarang ingin dikatakan berhasil, peran DPR dalam penganggaran proyek harus dipangkas. Untuk itu, masih ada sisa waktu hingga 2014 untuk bisa melakukan hal itu.“Itu pangkal dari segala kebobrokan. Di mana kita tahu kalau sudah membicarakan program, ada kepentingan politik, kepentingan untuk kampanye, dan sebagainya. Tentu akan ada kepentingan pribadi."
Desentralisasi fiskalMenyangkut desentralisasi fiskal, Agung menilai pelaksanaannya lebih dari satu dekade belum cukup mewujudkan pembangunan ekonomi pro growth, pro poor, pro job, dan pro environtment.Perbaikan memang sudah terlihat dari sisi perbaikan pelayanan public di bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi dalam hal pemerataan ekonomi masih jauh dari harapan.“Menurut saya raportnya masih negatif dalam hal (pemerataan) ekonomi, dalam hal bagaimana dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, dia mampu menarik aktivitas ekonomi,” tuturnya.Agung menambahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini lebih banyak di sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan ekplorasi sumber daya alam,Sementara, investasi di sektor usaha produktif, yang banyak menyerap tenaga kerja dirasa masih kurang dirangsang oleh insentif fiskal daerah.“Positif di sisi ekonomi memang ada, ada daerah yang sudah menerapkan one stop services perizinan, ada pula yang memberi insentif. Tapi itu amat sangat kecil, tidak lebih dari 10-15% daerah.” (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
