JAKARTA: Untuk mencegah semakin banyaknya jumlah tenaga kerja asing, termasuk tenaga kerja Indonesia yang melebihi batas izin tinggal, Pemerintah Korea Selatan mewajibkan seleksi Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean berbasis komputer.”Pemerintah tentu menyambut baik kebijakan pihak Korsel karena sebagai satu upaya melindungi TKI, bahkan dapat menempatkan pekerja yang lebih terampil lagi ke negara itu,” kata Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Haposan Saragih, Rabu 7 Maret 2012.Data EPS-KLT (Employment Permit System-Korean Language Test) pada 2011 menujukkan jumlah tenaga kerja asing ilegal, dari 15 negara yang ada di Korsel, mencapai 45.105 orang. Sebanyak 4.288 orang di antaranya adalah TKI overstayer (melebihi batas izin tinggal).Menurut dia, seleksi Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean (EPS-Topik) berbasis komputer khusus bagi mantan TKI ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan Pemerintah Korsel.Para calon TKI itu selain mengisi formulir pendaftaran juga harus memiliki bukti setor pembayaran uang ujian sebesar US$24 atau setara dengan Rp219.744 dari Bank BRI.“Berbagai tes yang dilakukan langsung oleh HRD [human resources development] Korsel itu juga untuk menggiatkan berlakunya penempatan TKI secara prosedural,” uujar Haposan. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
