JAKARTA: Pemerintah mengupayakan agar study kelayakan atau feasibility study (FS) proyek Jembatan Selat Sunda rampung dalam 2 tahun.Untuk itu, penandatanganan kerja sama pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda dengan konsorsium pemrakarsa dipercepat pada pekan depan.Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum menuturkan pemerintah akan segera menandatangani kerjasama pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda dengan konsorsium pemrakarsa.
Salah satu pemenang tender pemrakarsa adalah perusahaan milik Tommy Winata, yang nantinya bergabung dengan konsorsium badan usaha milik daerah (BUMD) di Banten dan Lampung.“Dalam satu hingga dua hari ini, perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pemrakarsa final sehingga minggu depan sudah ada penandatanganan antara pemerintah dengan pemrakarsa untuk FS,” jelasDjoko usai rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, hari ini.Menurutnya, setelah kerjasama antara pemrakarsa dengan pemerintah ditandantangi, secara otomatis study kelayakan dimulai. Untuk itu, pemerintah dan pemrakarsa berkomitmen untuk menyelesaikan study kelayakan dalam waktu 2 tahun.“Pemrakarsa diberi waktu 24 bulan (FS) harus jadi desain dan anggaran, serta pelaksanaan tendernya,”ujarnya.Djoko menambahkan sesuai dengan Perpres No.86/2011 tentang Kawasan Strategis dan Infratruktur Selat Sunda, pemerintah harus segera melakukan tender pembangunan fisik proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).
Kebutuhan untuk pembangunan proyek kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda diperkirakan mencapai Rp120 triliun, yang rinciannya Rp100 triliun untuk pembangunan jembatan dan sisanya Rp20 triliun untuk pengembangan kawasan sekitar JSS.Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menerangkan pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur di kawasan Selat Sunda rencanannya bersumber dari fasilitas kredit ekspor. Selain itu, pemerintah berharap swasta bisa turut berperan dalam mendanai proyek tersebut.“Ada alternatif negara-negara yang akan bekerja sama dengan kita,” kata Menkeu.Seperti diketahui, pemerintah menghitung kebutuhan modal khusus untuk pelaksanaan FS sekitar Rp1 triliun-Rp1,5 triliun. Sementara untuk pembangunan fisik JSS akan berlangsung selama 8 tahun sejak 2014.
Proyek JSS akan dibangun dari pelabuhan Merak, Banten menuju pelabuhan Bakauheni, Sumatra Selatan dengan panjang mencapai 30 Km. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
