JAKARTA: Kementerian Keuangan menilai usulan kenaikan harga bahan bakar gas dari saat ini Rp3.100 menjadi Rp4.100 per liter setara Premium (LSP) belum menarik bagi masyarakat karena disparitas dengan harga bahan bakar minyak masih terlalu dekat.Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan selama disparitas masih terlalu dekat dengan harga BBM subsidi jenis Premium yang seharga Rp4.500 per liter, masyarakat masih lebih memilih menggunakan BBM.“Saya pikir perubahan harga BBG tidak akan banyak berarti kalau dengan harga BBM-nya masih terlalu dekat. Orang masih lebih suka menggunakan BBM. Jadi pertama, perlu ada mandatory untuk angkutan umum supaya menggunakan BBG, kedua subsidi BBM-nya ditata ulang,” tegasnya dalam acara Go Gas National Forum Indonesia, hari ini.Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo berkeinginan menaikkan harga jual BBG menjadi Rp4.100 per LSP. Pernyataan itu disambut baik oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) KarenAgustiawan. Menurutnya, harga tersebut adalah harga yang menarik bagi para pelaku usaha di bidang gas untuk transportasi.Berbeda dengan Karen, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Hendi Prio Santoso berpendapat harga jual BBG sebaiknya sama seperti harga jual Pertamax yang bisa naik-turun, menyesuaikan dengan kondisi pasar.“Kami sepakat kalau harus mengedepankan harga keekonomian dan seandainya saja bisa seperti Pertamax. Kalau sedang terjadi kendala produksi misalnya, mungkin harus bisa kita sesuaikan, jadi floating,harganya bisa naik, bisa turun. Saya rasa itu lebih baik dari suatu ketetapan yang harus di-update dan direvisi terus menerus,” ujarnya.Target BBGSementara itu, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo menargetkan pemanfaatan BBG untuk sektor transportasi bisa direalisasikan bertahap di daerah Jabodetabek pada 2012 dan di seluruh Indonesia pada 2015.“Targetnya 2012 untuk Jabodetabek, sampai 2015 kami harapkan di seluruh Indonesia. Sehingga pada 2015, kendaraan umum yang pakai Premium itu akan hilang karena dia harus pakai gas. Kalau motor bisa pakai Pertamax atau pindah ke listrik, atau gas juga bisa,” ujarnya.Di sisi lain, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp960 miliar untuk mendukung program konversi BBM ke BBG pada tahun depan. Dana tersebut, lanjut Widjajono, akan digunakan untuk mendukung infrastruktur dan menyediakan converter kit untuk kendaraan umum.“Masalah anggaran itu nanti kita bicarakan. Pada dasarnya itu untuk infrastruktur, untuk converter kit. Nanti converter kit untuk angkutan umum akan disubsidi, besarannya apakah 100% atau 60% akan dibicarakan nanti. Tapi yang saya tahu, di Iran misalnya converter kit itu tidak diberikan 100%, karena kalau 100% nanti malah tidak dipakai,” ujarnya.Berdasarkan data Pertamina, sejak pertama kali dicanangkan, jumlah kendaraan berbahan bakar gas (natural gas vehicle/NGV) terus mengalami perkembangan. Pada 2000, jumlahnya mencapai puncak sebanyak 6.600 unit.Namun, seiring dengan kebijakan harga BBM bersubsidi yang tidak mendorong pemanfaatan BBG serta kendala-kendala operasional lainnya di lapangan, jumlah tersebut menyusut menjadi tinggal 500 unit pada 2006. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
