JAKARTA : Fleksibilitas fiskal dalam Undang-Undang APBN 2012 bisa menjadi modal yang kuat bagi pemerintah untuk mengatasi imbas krisis global.
Hal itu diungkapkan Ekonom UGM Anggito Abimanyu. Namun dia menambahkan di sisi lain, diskresi tersebut bisa memicu konflik dengan parlemen.
Dia menyatakan ada satu pasal dalam UU APBN 2012 yang memberikan fleksibilitas yang begitu besar kepada pemerintah sebagai otoritas fiskal.
Artinya, tanpa harus merevisi APBN 2012, pemerintah dimungkinkan untuk merombak postur anggaran, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan.
“UU APBN 2012 itu government heavy. Bahkan tanpa ada apa-apa pun pemerintah bisa mengubah anggaran belanja dan pendapatan. Nah, sekarang bisa tidak mengeksekusi ini. Kalau saya baca APBN 2012,
pemerintah mestinya tidak usah cari policy baru, tapi cukup yang sudah ada itu dieksekusi,” ujar dia di sela seminar internasional Linking Performance Evaluation to Budgeting, hari ini.
Menurutnya, asumsi makro dan postur anggaran di APBN 2012 sebenarnya tidak relefan untuk bisa menahan imbas krisis global.
Namun, dengan fleksibilitas yang diberikan kepada pemerintah, penyesuaian asumsi dan postur anggaran bisa dilakukan sewaktu-waktu jika kondisi nasional dikategorikan krisis, meski indikatornya masih belum jelas.
“Diskresi sangat besar pada pemerintah, cuma DPR itu tidak sadar ini. Krisis manajemen protokol kan antara pemerintah dan Bank Indonesia, seharusnya ada protocol krisis yang disusun dulu antara pemerintah dan DPR, mengenai siapa yang call kalau ada krisis, dan lain-lain,”
tuturnya.
Intinya, tegas Anggito, semua itu akan sangat tergantung kesepakatan DPR dengan pemerintah. Apabila, legislatif dan eksekutif tidak akur seperti sekarang, maka diskresi tersebut bakal menjadi masalah. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
