RI-Jepang bahas lagi status Inalum Januari 2012

JAKARTA: Perundingan Indonesia-Jepang mengenai status PT Indonesia Asahan Alumunium akan dilanjutkan pada Januari 2012.Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan Kementerian Perindustrian melalui koordinasi dengan Kementerian Perekonomian akan mengirim
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 04 Desember 2011  |  15:32 WIB

JAKARTA: Perundingan Indonesia-Jepang mengenai status PT Indonesia Asahan Alumunium akan dilanjutkan pada Januari 2012.Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan Kementerian Perindustrian melalui koordinasi dengan Kementerian Perekonomian akan mengirim tim ke Jepang pada awal tahun depan.“Saya dengan izin Menko [Perekonomian) dan pejabat terkait bentuk tim kecil untuk jelaskan beberapa kebijakan kita ke METI Jepang. Sekalian bahas Inalum,” katanya, pekan lalu.Menperin memaparkan pertemuan di Jepang pada Januari tahun depan adalah pembicaraan ketiga antara pemerintah Indonesia dengan Jepang mengenai masa depan PT Indonesia Asahan Alumunim (Inalum).Pengiriman tim kecil tersebut, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari pembicaraan antara kedua negara dalam konferensi APEC di Bali, beberapa waktu yang lalu.Jepang, jelas Hidayat, meminta penjelasan mengenai rencana penerapan bea masuk anti dumping besi baja, renegosiasi kontrak pertambangan serta keinginan menghentikan ekspor mineral dan barang tambang.“Di Bali, dalam pertemuan bilateral mereka [Jepang] tanyakan itu. Karena waktu habis, ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab,” katanya.Menperin menambahkan Kemenperin belum mengambil keputusan mengenai rencana pemerintah terhadap Inalum setelah diambilalih.“Semua [rencana] pasti akan selesai sebelum Oktober 2012, setahun sebelum kontrak berakhir,” tegas Hidayat.Kepemilikan Inalum saat ini terbagi antara pemerintah Indonesia (41,12%) dengan konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (58,88%).Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, pengaturan kerja sama tersebut akan berakhir pada Oktober 2013.DPR telah menyetujui penganggaran dana sebesar Rp2 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 untuk mengakuisisi Inalum.Sementara itu, Ketua Otoritas Asahan Edward Sirait mengatakan masih menunggu keputusan pemerintah mengenai status Inalum.Saat ini, tegasnya, Otoritas Asahan fokus menjaga kinerja perusahaan produsen alumunium satu-satunya di Indonesia tersebut.Edward memaparkan Inalum memproduksi sekitar 250.000 ton alumunium per tahun, 150.000 ton diekspor ke Jepang dan 100.000 ton sisanya dipasarkan di dalam negeri.Sebelumnya, Direktur Industri Material Dasar Logam Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan pengalihan hasil produksi Inalum untuk pasar domestik bisa menghilangkan ketergantungan industri atas alumunium impor.Dia memaparkan industri berbasis alumunium domestik terpaksa mengimpor sekitar 200.000 ton alumunium setiap tahun.Kondisi tersebut, ungkapnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi sekitar 150 pabrik pengolah alumunium menjadi bahan setengah jadi seperti alumunium rod dan seed atau produk jadi seperti kabel, kemasan, perlengkapan logam hingga otomotif.“Jadi kalau memang produksi Inalum [setelah diambil alih pemerintah] 100% untuk dalam negeri, semua pasti terserap,” kata Putu. (ea) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Marissa Saraswati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top