Proyek KPH terganjal anggaran

JAKARTA: Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terganjal biaya. Padahal, pemerintah menargetkan berjalannya 60 KPH pada tahun depan.Dalam rencana strategi Kementerian Kehutanan periode 2010-2014 tercantum penetapan 600 wilayah KPH dan 20% dari
News Editor
News Editor - Bisnis.com 02 Desember 2011  |  18:42 WIB

JAKARTA: Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terganjal biaya. Padahal, pemerintah menargetkan berjalannya 60 KPH pada tahun depan.Dalam rencana strategi Kementerian Kehutanan periode 2010-2014 tercantum penetapan 600 wilayah KPH dan 20% dari 600 wilayah KPH itu beroperasi. Hingga November 2011 telah tercapai 413 wilayah KPH di 23 propinsi. KPH merupakan wilayah yang didominasi hutan dan memiliki batas yang jelas dengan tujuan tertentu.Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan dalam pembangunan KPH terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yakni metode, sumber daya manusia, dan biaya. Tantangan terbesar yang hingga kini belum dicapai yakni biaya.Dia menjelaskan untuk membantu satu KPH model atau KPH percontohan saja butuh biaya Rp5 miliar. Itu pun biaya operasional untuk menggaji karyawan hingga membeli mobil dinas. Biaya itu belum termasuk biaya pemeliharaan tegakan hutan, biaya infrastruktur untuk membangun jalan, dan biaya pengamanan hutan.“Itu semua biaya dari mana? APBN Kementerian Kehutanan yang sebesar Rp6 triliun, setengahnya sudah untuk rehabilitasi. Ini yang harus kita pikirkan. Kalau tidak kita hanya mengelola sejarah KPH,” kata Hadi saat acara peluncuran buku Pembangunan KPH di gedung Kementerian Kehutanan Jakarta hari ini.Cara memperoleh biaya ini tergantung pada cara pengusahaan KPH, bisa berbasis modal intensive seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau labour intensive seperti perum. Hadi memaparkan pilihan manajemen KPH bisa di bawah negara atau dalam bentuk swasta. Di luar Pulau Jawa contoh KPH milik negara yakni Inhutani, sedangkan contoh KPH privat di Pulau Jawa yakni hutan rakyat.“Kami ingin buat KPH mampu menghasilkan uang sendiri seperti di Pulau Jawa. Ada pilihan apakah menjadi BUMN seperti perum atau pola PKBLU [Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum],” ucap Hadi.Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Ismugiono mengatakan pemerintah menargetkan beroperasinya 120 KPH hingga 2014 atau 20% dari wilayah KPH yang telah ditetapkan. “Target itu dimulai pada tahun depan dengan target beroperasinya 60 KPH yang telah diidentifikasi,” katanya. (arh)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Gloria Natalia

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top